KP2B Aceh Singkil: Diskualifikasi dan Pidanakan Kandidat Yang Gunakan Politik Uang

0

ACEH SINGKIL: Komunitas Peduli Pilkada Bersih (KP2B) kabupaten Aceh Singkil mengharapkan kepada pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pilkada untuk terus menerus mensosialisasikan pentingnya menyadarkan masyarakat agar “Tidak” Memilih Kandidat yang berpolitik uang dalam meraih jabatan secara haram, siapapun kandidatnya dapat dikatagorikan sebagai perusak demokrasi atau calon koruptor masa depan, “kami berharap dalam pilkada di Aceh Singkil masyarakat harus proaktif untuk membantu pihak penyelenggara dan aparatur penegak hukum atau pihak terkait guna menjerat paslon berpolitik uang”, kata Rosdin Sagala Ketua Komunitas Peduli Pilkada Bersih (KP2B) Kabupaten Aceh Singkil

Sudah ratusan kepala daerah di Indonesia dari gubernur, bupati, walikota termasuk di Aceh yang terindikasi korupsi sehingga masuk penjara. Lanjut Rosdin, oleh sebab itu kepada masyarakat Aceh Singkil untuk menjaga marwah agar menolak politik uang dari siapun kandidatnya, jangan nanti nama baik kabupaten Aceh Singkil dan masyarakatnya tercela bila suatu saat bupati yang terpilih dengan politik uang diperiksa Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) karena menilep uang rakyat lalu masuk penjara.

Tidak ada pejabat yang “sempurna” , itu tak lain karena tipisnya keimanan sang kandidat. Ulama dan Umara, tokoh-tokoh adat, pelaku seni, dan seluruh elemen masyarakat kabupaten Aceh Singkil tentu sepakat untuk mendapatkan atau memilih pemimpin dengan kreteria : (1) Siddiq (Jujur) sehingga dia dapat dipercaya (2) Tabligh (Penyampai) atau kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi (3) Amanah (Bertanggung jawab) dalam menjalankan tugasnya. (4) Fathanah (Cerdas) dalam membuat perencanaan. apalagi fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) aceh No.3 tahun 2014 yang intinya mengharamkan politik uang.

Karena itu selama integritas para penyelenggara khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) provinsi, kabupaten/kota di Aceh akan teruji dalam situasi Pilkada 15 februari 2017. sebagai masyarakat tentu berharap penyelenggara akan netral, berintegritas dan profesional. tak hanya bertindak sesuai aturan, pelaksana juga dituntut memenuhi etika untuk menjamin pilkada di Provinsi Aceh dengan 20 daerah pemilihan kabupaten/kota dan satu pemilihan Gubernur dapat sukses dan tidak bergejolak.

Jangan diamkan paslon yang berpolitik uang, diskualifikasi mereka agar lima tahu kedepan para paslon kapok untuk berpolitik uang, itu tidak lain karena kewenangan yang besar diberikan pemerintah kepada penyelenggara pilkada 2017 ini. kepada masyarakat Aceh Singkil agar melapor bila adanya menemukan praktik politik uang kepada panitia pengawas pemilihan (Panwaslih) kabupaten atau kecamatan, karena politik uang sebuah pelanggaran sesuai peraturan PKPU no. 12 tahun 2016, bagi pihak pemberi dan penerima bisa dipenjara minimal 36 bulan atau 3 tahun yang tertuang dalam undang-undang no. 10 tahun 2016.

Kepada semua paslon yang berambisi menjadi kepala daerah di kabupaten Aceh Singkil. apapun keputusan pihak penyelenggara Pilkada terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan paslon patut di Respektabel karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak bukan personal.

Untuk itu pada,  Rabu 15 februari 2017 masyarakat Aceh Singkil jangan menjadi golongan putih (golput) “Ayo, Kita semua bersemangat ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk mencoblos sesuai dengan keyakinan dan hati nurani, jangan sesuai arahan kandidat berpolitik uang atau calon tertentu yang ingin berkuasa dengan cara-cara terselubung. sekali lagi jangan golput karena biaya pilkada di 101 daerah sebesar 4,2 Triliun bersumber dari pajak kita sebagai masyarakat. pilihlah secara bebas dan rahasia”, harap Rosdin.

Beda pilihan itu biasa tak ada aturan yang melarangnya, yang dilarang jangan memilih karena diberi uang Rp. 200  ribu untuk lima tahun, “Selain segitu harga diri kita juga berisiko tinggi karena bisa di pidana tiga tahun bila pemilih terbukti menerima uang. namun kita yakin masyarakat sekarang sudah pintar-pintar, ambil uangnya jangan pilih orangnya, namun beda pilihan janganlah menjadi pemicu putusnya hubungan  silaturrahmi sesama warga”pungkasnya. (Amin Bani)

Komentar Anda
SHARE