Komite Sekolah Keluhkan Stempel di Tangan Kepala Sekolah

REDELONG: Banyak komite sekolah menyampaikan keluhan kepada Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Bener Meriah terkait dengan kinerja dan program komite disekolah, terutama tentang keberadaan stempel komite masih berada ditangan kepala sekolah, bahkan ada berapa komite sekolah yang masih belum memiliki Surat Keputusan (SK) walaupun sudah terpilih sebagai komite, hal itu disampaikan komite dalam pertemuan reguler yang digelar MPD Rabu, 29/11.
Turham AG, S. Ag, M. Pd Dosen STAIN Gajah Putih Takengon yang diminta MPD memfasilitasi pertemuan reguler tersebut menyampaikan “Dari diskusi yang berkembang muncul pengakuan 14 komite sekolah yang belum memiliki SK, padahal mereka sudah terpilih sebagai komite sejak lama, demikian juga dengan stempel masih ada 29 komite lagi stempelnya dipegang kepala sekolah, hal itu membuat ruang gerak komite terhambat dalam menjalankan program untuk membantu sekolah, padahal berdasarkan regulasi hal itu tidak dibenarkan”ujarnya.

Fakhruddin, S.Sd. I dari LSM Redelong Institut yang juga sebagai fasilitator menjelaskan “Masih banyak kendala dan tantangan komite kedepanya untuk menjadi satu organisasi yang siap membantu sekolah, padahal pemerintah melalui kepmendikbud 75 tahun 2016 mengharapkan komite sebagai wadah untuk menggalalang dana secara gotong royong bersama orang tua peserta didik dalam membantu peningkatan mutu dan kualitas pendidikan”sebutnya.

Gunawan Tawar, SE yang juga fasilitator menjelaskan “masih banyak kepala sekolah yang belum memahami fungsi komite sebagaimana permen dikbud nomor 75 tahun 2016, sehingga masih menganggap komite sebagai pelengkap struktur sekolah. Hal itu terlihat dari banyaknya komite yang belum memiliki SK. Jelas komisioner MPD tersebut.

Terkait dengan masalah di atas ketua MPD Bener Meriah H. Darwin MH, SE menyampaikan “pertemuan reguler yang dilaksanakan MPD hari ini dilakukan ditiga lokasi yaitu di Kecamatan Bandar, Kecamatan Bukit dan Kecamatan Bandar.

Dalam pertemuan ini selain silaturrahmi juga menggali masalah-masalah yang dihadapi komite dalam menjalankan program membantu sekolah.

Ditambahkan, pertemuan reguler komite sekolah ini juga mencari alternatif dan merumuskan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan mutu dan pelayanan komite terhadap sekolah, sehingga Kedepepan komite benar-benar menjadi suatu wadah yang dapat membantu dan meringankan beban sekolah. Oleh sebab itu kepala sekolah tidak perlu menahan SK dan stempel komite, jika merujuk pada permen dikbud 75 tahun 2016 hubungan kepala sekolah dengan komite tak ubah nya seperti adik dan abang yang harus tolong menolong.

Darwin juga menjelaskan, pelaksanaan pertemuan reguler komite pada tiga lokasi agar lebih fokus karena, bila diadakan dalam satu tempat terlalu banya orangnya dikhawatirkan tidak mencapai target, karena itu sengaja MPD meminta fasilitator dari akademisi Turham AG, S. Ag, M. Pd, dari LSM Fakhruddin, S. Pd. I dan dari Komisioner MPD Gunawan Tawar, SE, Sahrun, S. Pd. I dan Lisma Tawarnate, SH (THRM)

Harap berkomentar dengan sopan dan tidak menyinggung SARA, Kami tidak bertanggung jawab dengan komentar anda!