Komisi VI DPRA Sambangi RSUD Muyang Kute

0

REDELONG – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Provinsi Aceh Komisi IV yang membidangi kesehatan,  sambangi (Kunjungi) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muyang Kute, Jumat (10/3). Terkait peninjauan paska mogok kerja Dokter dan Staf medis.
Ketua Komisi VI T. Iskandar Daod. SE. M. Si. Ak dari politisi Partai Demokrat didampingi tiga anggota Komisi VI diantaranya  Tarmizi politisi Partai Aceh (PA), Ummi Kalsum Partai Aceh, dan Ir. Hj. Fatimah dari partai Nasdem serta perwakilan dari Dinas Kesehatan Aceh Drg. Evi Syafrida M. Kes dan beberapa staf lainnya, tiba di RSUD Muyang Kute disambut Plt Direktur RSUD Muyang Kute Abdul Muis, SE. MT serta Kasubag TU Hasimy dan para Dokter Spesialis serta beberapa manajemen RSUD pada Jum’at (18/3/2017).

Dalam kunjungan tersebut T. Iskandar dan anggotanya melihat langsung  kondisi rumah sakit serta berbagai permasalahan yang terjadi belakangan ini, termasuk mogok kerja yang dilakukan oleh tim medis, kata ketua Komisi VI DPRA, T Iskandar Daod, kepada awak media di rumah sakit Muyang Kute.

Dalam kesempatan tersebut T Iskandar Daod mengatakan, persoalan yang terjadi di RSUD Muyang Kute agar segera diselesaikan dengan baik, tanpa berimbas kepada pelayanan dan tindakan kesehatan terhadap hak seluruh pasien. “Semua persoalan pasti ada jalan dan bisa diselesaikan dengan baik,” katanya.

T. Iskandar mengatakan, permasalahan jasa medis kesehatan (BPJS), bukan hanya terjadi di Bener Meriah, tapi hampir seluruh rumah sakit yang ada di Aceh ini. Untuk itu, kami sedang mencari solusi dari masalah BPJS ini, kata T. Iskandar.

Sementara untuk memanajemen keuangan, lanjut T Iskandar Daod, pihak rumah sakit harus berhati-hati dalam mengelola uang yang masuk, termasuk dana dari BJPS. Dan kepada dinas kesehatan provinsi Aceh yang hadir, anggota legilatif ini meminta agar melakukan pendataan terhadap inventaris dan permasalahan BPJS. “Sebab kita ketahui, format yang dibuat BPJS sengat membebani dalam oprasional dan perawatan dirumah sakit, dan ini yang harus diselesaikan dengan baik,” tambahnya.

Lebih lanjut Ketua Komisi VI itu mengatakan, untuk kendala pengadaan obat,  pihak rumah sakit juga harus melakukan koordinasi dengan pihak provinsi, dengan maksud untuk mengentaskan permasalahan obat yang kurang di rumah sakit Muyang Kute yang masih bertipe C tersebut.

Sementara itu menurut Plt Direktur Rumah sakit Muyang Kute Abdul Muis, SE MT yang juga Asisten II bidang Ekonomi Pembangunan mengatakan, insya allah akan memberikan solusi dan alternatif, supaya proses verifikasi untuk pengklaiman data BPJS bisa berjalan lancar dan tidak memiliki hambatan. “Untuk masalah ini, kita akan memberdayakan pegawai honorer untuk membantu proses administrasi di BPJS termasuk memverifikasi semua data untuk proses pengklaiman,”sebutnya.

Sementara itu  perwakilan dokter spesialis Muyang Kute, dr Hasan, dalam kesempatan itu juga mengatakan keterbatasan obat yang terjadi dirumah sakit ini hampir lima bulan bulan berlangsung sehingga dengan kondisi seperti itu kami tidak bisa mengkondisikan permasalahan ini, sebab obat sudah habis. Dan tidak mungkin obat yang tidak sesuai ketentuan dan diaknosanya diberikan kepada pasien,” kata dr Hasan.

Permasalahan itu menjadi dilema dalam tubuh serta seluruh dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit Muyang Kute.  Sedangkan untuk pasien yang seluruhnya pulang dalam perawatan, pihaknya mengharap agar seluruh masyarakat tidak mengembangkan opini bahwa seluruh tim medis melakukan pengusiran.

“Terkait dengan kejadian pada tanggal 3 Maret 2017 yang lalu, kami para dokter dan perawat tidak mogok kerja karena pada waktu itu kami hadir kesini dan kami. Mengenai pasien pada saat itu ada yang dirawat jalan dan dirujuk dan ungkapan “diusir” kiranya kurang tepat,” katanya. (Gona)

Komentar Anda
SHARE