Kisah Damkar dan “Rapor Merah” Layanan Publik di Bener Meriah

  • Whatsapp
Korlap aksi Aliansi Masyarakat Bener Meriah menunjukan Surat Nota Kesepakatan Bersama saat demo di Gedung DPRK Bener Meriah, Senin 17/8/2020

Putra Arita, Korlap aksi Aliansi Masyarakat Bener Meriah menunjukan secarik kertas bermaterai. Dibelakangnya, suara serak para pendemo berteriak-teriak bersahut-sahutan. Surat tadi adalah 7 poin Nota kesepakatan bersama diatas materai 6000. Nota Kesepakatan ini, ditanda tangani oleh Bupati Sarkawi dan Ketua DPRK Bener Meriah, MHD Saleh.

“Evaluasi BPBD, Pemda Bener Meriah harus minta maaf”teriak para pendemo.

Cerita Surat Nota Kesepakatan ini, berawal dari kekecewaan sejumlah warga saat Mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) Bener Meriah ternyata rusak ketika terjadi kebakaran di dua tempat selang sehari. Padahal warga mengharapkan, unit damkar secepat diterjunkan memadamkan api.

Tapi apa lacur, diketahui kemudian dari tujuh Damkar yang ada di BPBD Bener Meriah, hanya satu yang tampak berfungsi. Ironisnya, saat kebakaran di di desa Ujung Gele tak tampak hadir sama sekali.

Saat kebakaran di Simpang Tiga Redelong pada Jumat, 14/8/2020, tiga unit damkar dari Aceh Tengah, water canon dari Brimob dan Mobil Pemadam dari Bandara Rembele datang ikut membantu memadamkan api, aksi mereka mendapat pujian dari warga. Sementara ketika kebakaran di Kampung Ujung Gele, Sabtu 15/8/200, Tangki Air Dinas Sosial Bener Meriah datang memadamkan api dielu-elukan warga.

Naas, bagi unit damkar dari BPBD Bener Meriah, meski faktanya juga ikut memadamkan api dengan menantang maut, saat Kebakaran di Simpang Tiga Redelong mendapatkan kecaman dari warga yang panik saat terjadi musibah. Mereka sempat dilempari dan dimaki-maki yang sebenarnya tak perlu terjadi.

Kebakaran di Simpang Tiga Redelong sedikitnya menghanguskan 20 rumah dan tempat usaha (toko) dan 5 lainnya rusak ringan, 88 jiwa terpaksa mengungsi. Dalam sekejap toko-toko yang berada di Tengah Ibukota Bener Meriah menjadi arang. Menyisakan Isak tangis pemiliknya. Tempat usaha yang selama ini menjadi tumpuan musnah bersama teriakan histeris ketika melihat harta mereka habis dilahap api.

Sementara Kebakaran di Kampung Ujung Gele satu rumah warga rata dengan tanah, bersama satu unit mobil. unit damkar Bener Meriah tak datang.

Demo Aliansi Masyarakat Bener Meriah di Gedung DPRK, Senin (17/8/2020)

Protes ke Pendopo dan DPRK

Kekecewaan tadi, memuncak. Ratusan pemuda mendatangi pendopo Bupati, Sabtu malam (15/8/2020) menemui Bupati Sarkawi. Mereka meminta pemberhentian Kalaksa BPBD Bener Meriah, Abdul Kadir dari jabatanya, mendesak Evaluasi BPBD Bener Meriah, menuntut Pemda minta maaf atas lambannya penanganan musibah kebakaran.

Kedatangan massa ke Pendopo, berujung penonaktifan Abdul Kadir dari Kalaksa BPBD Bener Meriah. Bupati Sarkawi menyebut penonaktifan tersebut atas permintaan Abdul Kadir sendiri.

Pemberhentian itu, ternyata tak meredam gelombang protes. Senin, 17 Agustus, Aliansi Masyarakat Bener Meriah menggelar aksi demo ke Gedung DPRK. Ada tujuh point tuntutan mereka, yakni: mendesak evaluasi tata kelola pemerintahan Bener Meriah, usut tuntas indikasi korupsi sehubungan dan rehabilitasi damkar Bener Meriah.

Lain itu, mempertegas pemberhentian Kalaksa BPBD Bener Meriah, meminta dengan segera perbaikan unit damkar dan memasukan program pengadaan damkar sebagai program proritas 2020, penyedian unit damkar di masing-masing tiap kecamatan, peningkatan kesejahteraan personil damkar dan terakhir dengan segera memberikan kompensasi selayaknya kepada korban kebakaran akibat kelalaian pelayanan damkar.

Aliansi Masyarakat Bener Meriah meminta tujuh point tuntutan ini, disepakati oleh Pemerintah Bener Meriah bersama DPRK Bener Meriah dan meminta ditanda tangani Bupati Bener Meriah bersama Ketua DPRK dan Kapolres Bener Meriah, sebagai bukti komitmen dan selambat-lambatnya dilaksanakan dalam rentang 7 hari.

Mirisnya Unit Damkar Bener Meriah

Kejadian ini menyisakan tanya, separah inikah kondisi unit damkar Bener Meriah, kenapa dibiarkan rusak dan tak diperbaiki?

Saat dikonfirmasi wartawan, Abdul Kadir membenarkan dari tujuh unit Damkar milik Pemda Bener Meriah, lima unit rusak.

Ia merincikan, lima unit mobil damkar yang rusak itu, dua unit yang merupakan hibah dari Aceh Tengah tidak layak pakai lagi dan terpakir di belakang kantor BPBD Bener Meriah. Memerlukan biaya besar untuk memperbaikinya.
Sementara tiga unit damkar lainnya, semenjak dua bulan terakhir sudah rusak berat dan membutuhkan perbaikan. Tinggal dua unit yang masih bisa beroperasi, yakni satu unit di posko pondok baru dan satu unit di posko utama.

Abdul Kadir menyebutkan, BPBD Bener Meriah sudah mengajukan dana perbaikan ketiga unit damkar yang rusak.

“Akan tetapi akibat refocusing anggaran untuk Covid-19 semua anggaran terpaksa ditangguhkan”ujarnya.

Saat mendapat informasi kebakaran, katanya unit damkar langsung diterjunkan. Namun karena banyak yang rusak hanya satu unit damkar yang melakukan pemadaman. Ia menerangkan Personil damkar Bener Meriah berusaha bekerja sebaik mungkin meski dengan keterbatasan dan peralatan yang dimiliki.

Salah satu unit damkar Bener Meriah yang rusak

Abdul Kadir menyampaikan permintaan maaf kepada warga korban yang mengalami musibah kebakaran. Melalui awak media, dirinya menyampaikan harapan kedepan ada pembaharuan sarana dan prasarana di BPBD Bener Meriah.

Sekda Bener Meriah, saat dikonfirmasi via Whatapps tidak menjawab dan memilih bungkam saat ditanya terkait anggaran BPBD Bener Meriah, termasuk bagaimana anggaran BPBD kedepan.

Bupati Bener Meriah, Tgk H Sarkawi, berjanji akan mengevaluasi BPBD.

“Kita akan melakukan evaluasi BPBD, untuk perbaikan alat dan organisasi. Insya Allah kita akan segera memperbaiki rumah warga yang terbakar, selain bantuan tanggap darurat” jelas Abuya Sarkawi.

“Rapor Merah” Pelayanan Publik di Bener Meriah

Kejadian ini, sejatinya menjadi “rapor merah” pelayanan publik di Bener Meriah. Terutama untuk pelayanan siaga bencana, unit damkar. Alih-alih berdalih keterbatasan anggaran, semestinya Pemda Bener Meriah sigap mencari solusi. Siaga bencana adalah sebuah keharusan dan tugas ini menjadi beban Pemerintah Daerah.

Maharadi dari LSM Jangko, mempertanyakan jika memang rusak kenapa tidak segera diperbaiki dan dibiarkan begitu saja.

“Padahal biaya perawatannya kan ada, dan pastinya dianggarkan tiap tahun, karena ini bagian biaya rutin, harusnya lembaga DPRK Bener Meriah membentuk Pansus untuk hal ini”ungkapnya.

Maharadi menegaskan, jangan sampai terjadi korupsi dalam perawatan mobil Damkar, uang makan, uang operasional dan lainnnya. Hal ini harus diselidiki karena bisa ada indikasi korupsi kalau seperti ini.

“Pemadam kebakaran sebagai penyedia layanan harus tanggap dan mampu berbagai tantangan dan permasalahan serta tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, baik kualitas maupun kuantitas” kata Maharadi.

Musibah kebakaran di Simpang Tiga Redelong, Sabtu (14/8/2020)

Waladan Yoga dari Ramung Institut menilai protes masyarakat atas kinerja pemerintah, harus disikapi dan harus direalisasikan sebagai wujud tanggung-jawab.

“Bisa dikatakan, kejadian ini bentuk dari ketidakpastian pemerintah dalam memaintence peralatan yang ada. Kurangnya perawatan dan dugaan tidak terjadi peremajaan menjadi biang dari kejadian ini”kata Waladan.

Lebih dari itu, menurut Waladan, Bupati Bener Meriah harus dengan segera mengevaluasi secara menyeluruh. Menemukan titik lemah yang selama ini terjadi.

“Termasuk mengevaluasi tentang standar kualifikasi Petugas dan manajemen pemadam kebakaran Bener Meriah, deteksi dini dan proteksi kebakaran harus menjadi pedoman sederhana dan menyusun rencana kerja pemadam kedepan, termasuk ketentuan ketahanan kebakaran di Bener Meriah”jelasnya.

Menurut Waladan, untuk menjawab kebijakan jangka pendek, Bupati disarankan membentuk dinas Pemadam Kebakaran Bener Meriah, hal ini selaras dengan Permendagri No 16 tahun 2020, tentang pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan provinsi dan Kabupaten/kota.

“Agar apa yang menjadi polemik setidaknya terjawab dengan berdirinya dinas tersendiri, agar anggaran juga berdiri sendiri. Selama ini Pemadam Kebakaran menjadi Sub dari BPBD Bener Meriah dan ini tidak efektif” ujar Waladan.

Senada dengan itu, Fajarsyah putra tokoh muda di Bener Meriah mengingatkan Pemda Bener Meriah harus cepat mengatasi persoalan yang saat ini menjadi penyebab masyarakat Marah.

“Pemda harus benar-benar mengerti tentang Standar Pelayanan Minimal, (SPM) Perpres no 2 tahun 2018. Hal itu kan sudah jelas apa yang wajib diberikan pelayanan kepada Publik”sebutnya.

Warga membersihkan puing-puing bekas sehari pask kebakaran di Simpang Tiga Redelong. Akibat musibah ini 20 rumah dan tempat usaha warga hangus terbakar, lima rumah rusak ringan, 88 jiwa terpaksa mengungsi.

Bupati dan SKPK Bener Meriah semestinya mengerti hal yang mendasar terkait damkar.

“Hal yang mendasar tentang damkar kan termuat dalam Perpres tersebut pasal 3. Segera lengkapi peralatan Pemadam kebakaran tersebut, tingkatkan pasilitas yang kepada masyarakat, bukan hanya damkar tetapi juga yang lainnya, demi tercipta good government di Kabupaten Bener Meriah tercinta ini”pungkas.

Terlepas dari semua itu, bak sebuah cermin, peristiwa ini telah menunjukan banyak pekerjaan rumah yang harus di kerjakan oleh Pemda Bener Meriah dibawah pemerintahan Sarkawi.

Bupati yang memimpin Bener Meriah tanpa adanya wakil ini sedang diuji untuk terus menggenjot perbaikan kabupaten penghasil kopi ke depan. Salah satunya, terus mendorong jajaran SKPK untuk bergerak cepat, inovatif dan argresif membuat perubahan ditengah situasi sulit akibat Pandemi Covid-19. Rakyat akan menunggu dan menagih janji.

Arsadi Laksamana

Kabargayo.com menerima kiriman artikel dari pembaca, kirim ke email: beritagayo@gmail.com dengan biodata diri.
  • Whatsapp

Related posts