“Kinerja” Yayasan Universitas Gajah Putih Dipertanyakan

TAKENGON: Alumni mahasiswa Universitas Gajah Putih (UGP) meminta pemerintah di bawah “Navigator” Drs. Shabela Abubakar agar segera turun tangan terkait dengan baik penegrian serta “benang kusut” yang ada di Universitas kebangaan masyarakat Gayo tersebut.

Banyak hal sebenarnya yang menjadi agar masalah saat ini, sehingga mahasiswa yang mendaftarkan diri di Kampus Gajah Putih tersebut setiap tahunnya semakin menurun. Apalagi khawatir mahasiswa lepasan dari Universitas Gajah Putih hanya bisa memegang ijajah, tapi tidak bisa mengunakan untuk melamar pekerjaan.

Seperti yang disampaikan oleh alumni UGP, Salman. Menurut Salman yang telah mengakhiri masa pendidikan di UGP salah satu sahabatnya yang tinggal di Kota Takengon bernama Taufik setahun lalu mencoba melamar pekerjaan dilembaga kebijakan ahli pertama.

Namun karena akreditasnya (UGP) masih “tingkat” C sehingga Ijajahnya sama sekali tidak bisa diterima oleh lembaga terkait.

Alhasil Taufik hanya bisa mengurut dada, dan pulang dengan hasil yang sangat tidak memuaskan, karena terbentur di Ijajah. “Itu satu kasus,” jelas Salman. Masih banyak kaus lain yang dialami oleh alumni UGP yang sudah memegang Ijajah.

Lain itu menurut Salman, pihak pemerintah harus turun tangan untuk menyegarkan Yayasan yang sudah belasan tahun dikelola oleh orang-orang yang sama. Dimana selama ini juga tidak ada kemajuan yang berarti untuk menunjang UGP menaiki status yang lebih wajar.

“Kita berharap pemerintah segera turun tangan untuk menyegarkan Yayasan Universitas Gajah Putih tersebut. Selama ini akreditas UGP tidak naik dari C ke B juga kami duga tidak ada peran aktif dari Yayasan,” sebut Salman membeberkan.

Selanjutnya menurut Salman yang selama ini kerap memperjuangkan penegrian dan memperhatikan manajemen UGP mengatakan, untuk mencapai akreditas B UGP harus mempunyai syarat minimal S3 minimal 2 orang seterusnya S2 enam orang serta S1 disesuaikan dengan kebutuhan kampus.

Untuk mencapai hal tadi dibutuhkan andil yayasan UGP untuk mencari dan melengkapi kebutuhan tadi, “Nah sekarang hal itu belakangan tidak terjadi sehingga berjalan ditempat,” keluh Salman.

Banyak yang menjadi pembicaraan mahasiswa terkait dengan UPG, selama ini bila ada mahasiswa yang “keras” langsung dikenakan sangsi. Misalnya dengan kenaikan biaya SPP dan biaya ijajah.

Seharusnya ada sosialisasi terlebih dahulu, tidak dengan serta merta menaikan biaya tersebut. Ijajah dari Rp 550 ribu menjadi Rp 700 ribu, begitu juga dengan SPP dari satu juta sekarang mencapai dua juta, ungkap Salman.

Menurut alumni UGP ini masih banyak “kejanggalan” di UGP, dan hal ini harus segera dibenahi oleh pemerintah, agar UGP bisa berjalan dengan tertib dan mencapai cita-cita untuk penegrian. (Putra Gayo)

Komentar Anda
SHARE