Khusus Masker Rp2,1 Miliar, Susilawati DPRK; Alihkan Saja Untuk Penanganan Sampah

  • Whatsapp
Anggota DPRK Aceh Tengah politisi Partai PKS Susilawati (Photo/Ist)

KABARGAYO.COM, Takengon; Anggota DPRK Aceh Tengah Susilawati turut menyoroti anggaran refocusing penanganan Covid-19 Rp2,1 Miliar untuk pengadaan masker kain oleh Dinas Kesehatan (Dinkes), menurutnya, anggaran itu terlalu besar jika husus dibeli masker.

Jika tujuan Pemerintah Daerah pembelian masker itu untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona kata dia, seharusnya yang diutamakan adalah persoalan penanganan sampah yang kian mendesak karena telah menggunung di Aceh Tengah.

Read More

“Ini sumber utama datangnya penyakit, disuguhkan setiap hari di depan mata, padahal untuk terbebas dari virus corona kita harus berada dilingkungan yang bersih. harusnya ini yg menjadi Prioritas,” kata Susilawati  Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jum’at (12/06/2020) di Takengon.

Ia menilai, program 300 ribu masker itu terlalu mubajir, terlebih saar ini Aceh Tengah masuk dalam kategori zona hijau, ditambah lagi, sebahagian desa di Aceh Tengah telah membuat program pengadaan masker dengan memanfaatkan penjahit didesa tersebut.

“Masyarakat juga telah memiliki masker yang mereka beli sendiri secara swadaya, banyak Ormas, serta beberapa lembaga lainya yang peduli dan telah membagikan masker, bahkan dibeberapa desa juga telah mengalokasikan pembelian masker dari dana desa, sehingga dari analisa diatas Dinas Kesehatan tidak perlu menggunakan anggaran sebanyak itu hanya untuk membeli masker. Kami menilai ini mubajir,” katanya.

Untuk itu ia menyarankan, Eksekutif lebih memperketat penjagaan pintu masuk diperbatasan sebagai upaya mencegah masyarakat yang berasal dari zona merah masuk ke Aceh Tengah. “Anggaran untuk petugas dan kebutuhan disana juga harus dimaksimalkan, begitupun dengan tim medis, karna merekalah yang rentan terhadap virus ini,” timpal Srikandi DPRK Aceh Tengah yang sempat viral beberapa waktu lalu terkait pengaspalan jalan diduga tak sesuai spek.

Lebih lanjut kata dia, anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten berhawa sejuk itu tidak membutuhkan persetujuan dari lembaga wakil rakyat (DPRK-red). Secara otomatis, fungsi pengawasan 30 anggota DPRK wajib mempertanyakan kepada eksekutif terkait rencana kegiatan, pelaksanaan, serta mengevaluasi program-programnya supaya berorientasi kepada rakyat.

“Kami berhak mengkritisi kebijakan Pemerintah menyangkut anggaran yang wajib berpihak untuk rakyat, terutama saat Pandemi ini, karena ini juga merupakan bentuk bantuan demi jaminan kemaslahatan seluruh rakyat Aceh Tengah,” tutup Susilawati. (KG31)

Kabargayo.com menerima kiriman artikel dari pembaca, kirim ke email: beritagayo@gmail.com dengan biodata diri.

Related posts