Ketika Muchsin Hasan “Pindah Rumah” Agar Tidak Menyalahi Aturan

0

TAKENGON- Senyum khas Muchsin Hasan terlihat mengembang, Setelah resmi ditetapkan oleh KIP Bener Meriah sebagai Calon Bupati Aceh Tengah berpasangan dengan Taupik mantan Sekda Aceh Tengah, Senin (31/10/2016) ia menyerahkan fasilitas negara yang ia gunakan selama ini kepada Sekretaris Dewan setempat untuk diamankan, fasilitas yang diserahkan itu berupa Mobil dan  Rumah Dinas serta Jabatan Ketua DPRK Aceh Tengah.

“Karena ingin fokus pada persiapan Pilkada dan telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon, untuk menghindari anggapan atau asumsi kalau Kami menggunakan fasilitas negara dalam sosialisasi atau kampanye, maka hari ini kami serahkan kepada sekretariat Dewan, diantaranya Rumah Dinas Jabatan Ketua Dewan, satu unit mobil Toyota Fortuner, untuk diamankan buat kepentingan Anggota Dewan yang baru. ujar Muhsin Hasan.

Ia menambahkan dalam masa kampanye nanti dirinya murni menggunakan fasilitas pribadi bukan aset Negara lagi, jikalau suatu saat nanti ada peraturan baru, dirinya bersedia dan kooperatif untuk mengikutinya. Hal ini  ia lakukan supaya tidak ada kewenangan terbagi atau kewenangan dewan secara sadar atau tidak  sadar ia bawa ke ranah Politik.

“‘Jika nanti prosesnya kami harus mengundurkan diri dan melalui sidang paripurna Anggota Dewan kami siap, atau mungkin ada peraturan Anggota Dewan dalam proses Pilkada hanya cuti kami siap mengikutinya, semua ini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, supaya tidak ada anggapan bahwa, kita bersosialisasi, berkampanye, ramah tamah dengan masyarakat, bersilaturahmi, menggunakan Fasilitas Negara” ungkapnya lagi.

Muchsin Hasan menambahkan sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 68 Ayat 1, bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Anggota TNI,  Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negri Sipil (PNS), wajib menyampaikan keputusan yang berwenang tentang pemberhentian kepada KPU/KIP Aceh,  atau KIP Kabupaten Kota paling lambat 60 Hari sejak ditetapkan sebagai Calon.
“Hal tersebut menjelaskan dalam 60 hari kedepan, baru sah kami keluar atau tidak bertugas,  setelah dilakukan serah terima jabatan didalam sidang paripurna dewan,  adanya pengangkatan, dan adanya sumpah jabatan yang baru untuk menggantikan jabatan yang lama”ujarnya.

Selain penyerahan fasilitas unit mobil dan rumah dinas jabatan Ketua Dewan, ia secara pribadi untuk sementara juga tidak akan menerima hak keuangannya selaku Ketua Dewan, seperti halnya gaji dan tunjangan.

“Itu juga nanti akan dipelajari, tapi kami beranggapan bahwa seluruh fasilitas keuangan, hak keuangan kami, untuk sementara ini kami tidak terima dulu, supaya jangan nanti jadi persoalan hukum. Artinya jangan nanti ketika ada peraturan baru, sementara uangnya sudah kami terima katakanlah penggajian, tunjangan, dan lain sebagainya, kan harus kami kembalikan lagi, ini kan mejadi beban kami, kecuali memang nanti menurut hukumnya dibolehkan untuk kami terima, ya kami terima kembali, kalau memang tidak menyalahi ketentuan,” ujarnya.

Muchsin Hasan yang berpasangan Tuapik yang merupakan mantan Sekda Aceh Tengah ini  berharap seluruh proses terkait anggota dewan yang mencalonkan diri dalam Pilkada 2017 bisa diselesaikan tepat waktu oleh para pihak terkait, agar tidak merugikan para calon.

“Untuk sementara yang kita pegang adalah PKPU nomor 9 tahun 2016 pasal 68 bahwa prosesnya itu 60 hari kedepan dan proses ini sedang dilaksanakan oleh jajaran Sekretariat Dewan bersama dengan masing-masing kandidat. Jadi harapan kita dalam hal proses ini tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan agar tidak merugikan calon, nah ini harapan kita kepada para pihak dalam hal ini, baik itu partai masing-masing, kemudian Sekretariat Dewan  dan pihak terkait lainya. Supaya tidak merugikan calon, terutama kami pribadi,” ucapnya.

Pengembalian fasilitas kendaraan mobil dan rumah dinas jabatan Ketua Dewan dari Muchsin Hasan diterima langsung oleh Sekretaris DPRK Aceh Tengah, Tawar SE, di halaman rumah dinas jabatan ketua dewan.

Sementara Tawar SE, Sekwan DPRK Aceh Tengah   mengatakan bahwa pengembalian fasilitas tersebut merupakan inisiatif dan kesadaran pribadi dari, Muchsin Hasan, tanpa adanya permintaan dari pihak Sekretariat Dewan terkait dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Ini adalah kesadaran pribadi dari Pak Muchsin, artinya kami tidak pernah menyurati para kandidat yang maju dari anggota DPR mungkin terkait dengan masalah ketentuan,” kata Tawar SE.
Apa yang dilakukan oleh Muchsin Hasan sudah sepatutnya diikuti oleh anggota pejabat negara yang lain yang maju dalam Pilkada yang diisyaratkan oleh Undang-Undang untuk melepaskan segala atribut dan pasilitas negara ketika mencalonkan diri menjadi Kepala daerah, sebab kalau tidak rakyat akan menilai. (Wien Pengembara)

Komentar Anda
SHARE