Kesbangpol Bener Meriah Selenggarakan Sosialisasi Perpu Nomor 2 Tahun 2017

REDELONG : Sedikitnya 60 peserta ikuti sosialisasi Perpu nomor 2 tahun 2017, tentang perubahan atas Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan yang diselengarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bener Meriah. Kamis (26/4/2017) di Aula Sekdakab setempat.

Acara yang mengusung tema ” Kita tingkatkan kesadaran masyarakat akan 4 ( empat) pilar kebangsaan” dipaparkan 5 narasumber diantaranya Suharman Asesten III Sekdakab, Mulyadi, SH Kasi Intel Kejari Simpang Tiga Redelong, IPDA Taufik Kurniawan Kanit II Polres Bener Meriah bidang Ekonomi, dan Abdul Rahman Lamno dari MPU serta Kepala Kesbangpol M. Nasir.

Dalam sambutanya Asesten Ekonomi Pembangunan Abdul Muis, SE. MT menyampaikan, di Kabupaten Bener Meriah sejauh ini memiliki berbagai macam ormas untuk itu guna untuk menjaga stabilitas daerah hendaknya dilakukan pendataan dan pengecekan terhadap ormas-ormas yang ada. Kata Abdul Muis

Lanjutnya, pendataan itu sangat penting dilakukan untuk mencegah ormas bertindak sewenang-wenang. Dan pendataan serta pemantauan ormas hendaknya melibatkan organisasi perangkat daerah.

” Perlu melibatkan organisasi perangkat daerah dan instansi terkait dalam mendata dan memantau oramas, hal itu untuk meningkatkan koordinasi pendataan ormas di Bener Meriah ini ” Pinta Abdul Muis.

Dalam kesempatan itu Abdul Muis juga menuturkan, dewasa ini jumlah ormas terus mengalami perubahan, itu terjadi tidak terlepas dari perjalan organisasi dan aktivitas keanggotaannya sendiri. Untuk itu pemerintah perlu mendapat akurat jumlah ormas yang ada didaerah ini.

Sebelumnya dalam laporanya M. Nasir Kepala Kesbangpol Bener Meriah menyampaikan, kegiatan ini diikuti 60 peserta yang berasal dari Seketaris SKPK, staf trantif, dan perwakilan ormas.

Tambahnya, ini juga merupakan program kegiatan rutinitas Kesbangpol guna untuk mensosialisasikan pentingnya wawasan kebangsaan.

Menurutnya, di Kabupaten Bener Meriah terdapat sebanyak 127 ormas yang terdaftar, dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada ormas yang bertentangan dengan peraturan. Namun guna untuk mencegah terjadinya radikalesme perlu mensosialisasikan 4 pilar yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Binika tunggal ika. Ujar M. Nasir. (Gona)

Harap berkomentar dengan sopan dan tidak menyinggung SARA, Kami tidak bertanggung jawab dengan komentar anda!