Kenaikan Gaji DPRK Bener Meriah Bukanlah Pilihan

0

Oleh : Setiadi Miranda**

Pada Senin 14 Agustus 2017 lalu, kompleks perkantoran di kabupaten Bener meriah khususnya sangat dihebohkan dengan pemberitaan akan dinaikkanya gaji anggota DPRK Kabupaten Bener Meriah. Bukan tanpa alasan, Berdasarkan PP No. 18 tahun 2017 kenaikan gaji serta tunjangan anggota dewan bukanlah hal yang baik, hal ini juga tidak dapat dijadikan alasan untuk mengatasi praktik korupsi yang masih sering kali terjadi pada lembaga legeslatif

Pasalnya, kenaikan gaji dewan masih berbanding terbalik dengan pekerjaan yang sudah mereka lakukan, Bahkan tidak sesuai dengan pendapatan daerah yang masih sangat minim, Kebijakan yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pImpinan anggota DPRK, kenaikan Gaji anggota dewan justru dapat merugikan masyarakat, kebijakan ini bisa diterapkan apabila didukung oleh keuangan daerah yang mumpuni.

Sementara itu kabupaten Bener Meriah sebagai daerah yang masih berkembang sama sekali belum memiliki keuangan daerah yang mumpuni bahkan masuk kedalam jajaran kabupaten termiskin di provinsi Aceh. Tentu, menghambur-hamburkan APBD untuk kenaikan gaji anggota dewan bukanlah pilihan yang baik apalagi bila keuangan defisit justru dapat menjadi sebuah malapetaka bagi daerah kita.

PenulisKabupaten Bener Meriah salah satunya dengan APBD tahun 2017 Rp 1.045.371.612.893,00 justru dapat menjadi beban bagi daerah tersebut yang menanggung kenaikan gaji atau tunjangan DPRK, yang seharusnya dapat digunakan menjadi kebutuhan masyarakat Bener Meriah.

Pertanyaanya dengan kenaikan gaji atau tunjangan DPRK dapatkah menjamin kinerja DPRK dengan baik ? banyak pihak yang meragukan akan hal tersebut, dari kenaikan gaji atau tunjangan DPRK ini sangat dirugikan bagi daerah Bener Meriah dikarenakan selama ini yang kita ketahui ialah DPRK sudah menjadi lahan basah bagi beberapa oknum anggota dewan yang gagal paham dalam memahami tugas dan fungsi DPRK.

Selain itu DPRK Bener Meriah yang selalu di pertanyakan kinerjanya oleh masyrakat banyak, tidak seharusnya kembali membebani daerah dengan mengusulkan kenaikan gaji. Seharusnya, sebagai wakil rakyat, DPRK Bener Meriah harus memikirkan kesejahteraan rakyatnya bukan hanya terus berusaha meningkatkan kesejahteraan pribadi. Harapnya.

Sejatinya, jika kinerja DPRK Bener Meriah baik dan APBD daerah mumpuni maka mungkin hal itu wajar-wajar saja dilakukan, Tapi tetap saja, melihat kondisi keuangan daerah yang sekarang, menaikan gaji DPRK Bener Meriah adalah miris adanya.

Untuk itu, kenaikan Gaji DPRK Bener Meriah bukanlah solusi untuk menghilangkan praktek korupsi di lingkungan DPRK, Justru…! kenaikan gaji DPRK dapat menyebabkan tidak stabilnya APBD daerah karena hal hal yang dipaparkan sebelumnya. Dari pada memikirkan kenaikan gaji DPRK Bener meriah harusnya lebih fokus untuk merencanakan program pembangunan yanng dapat meningkatkan ekonomi masyarakat kabupaten Bener Meriah.

**Penulis adalah Sekjend Himabem – SU

Komentar Anda
SHARE