Jual-Beli Jabatan Pejabat Daerah

Mutasi dan Perombakan besar – besaran eselon II, III, dan IV yang dilakukan Plt. Bupati/ Walikota (diangkat sementara menggantikan Bupati/Walikota yang maju kembali sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada Aceh 2017) di lingkungan Pemda Kab/ Kota telah menuai kontroversial dengan berbagai protes yang dinilai telah melabrak PP 18/ 2016, UU No.5/ 2012 tentang ASN dan UU No.23 tahun 2014.


Protes tersebut merebak karena dinilai proses dan mekanisme pengangkatan dalam mutasi itu tidak sesuai dengan peraturan yang ada serta dianggap terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif. Sampai – sampai misalnya mutasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah yang dilakukan Hasanuddin Darjo Plt. Bupati Bener Meriah, membuat DPRK Bener Meriah membentuk Pansus tentang mutasi di lingkungan Pemkab Bener Meriah. Hal menarik dari prosesi penggantian kabinet itu, menyeruak isu adanya jual – beli jabatan, jabatan menjadi komoditas dagangan, jabatan diperdagangkan.

Jual – beli jabatan itu diakui adanya oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) – KASN sebagai lembaga non – struktural bertugas mengawasi Aparatur Sipil Negara, termasuk mutasi – menyatakan kasus jual – beli jabatan banyak terjadi di daerah, tetapi sulit dibuktikan.

 Tarif jual – beli jabatan bervariasi, tergantung dari jabatan yang ditawarkan, kata komisioner KASN Ida Nurida. Pembuktian sulit, kecuali tangkap tangan seperti kasus jual – beli jabatan oleh Bupati Klaten yang telah di tersangkakan oleh KPK. Saat penggeledahan oleh KPK di ruang tidur rumah dinas Bupati Klaten ditemukan uang Rp. 5.08 Milyar US $ 5.700 dan Sin $ 2.035. tarif jabatan berkisar 50 – 300 juta. Presiden Jokowi telah menegaskan agar kasus jual – beli jabatan ini diberantas tuntas. KASN menemukan 11 Daerah terindikasi terjadinya jual – beli jabatan dan telah dilaporkan ke MenPan – RB.

Kita sepakat dan mendorong pernyataan dari KemenPan – RB Herman Suyatman bahwa masyarakat berhak mengawasi, jika ada penyimpangan dan indikasi transaksi jual – beli jabatan, silahkan laporkan ke penegak hukum untuk dip roses sebagai satu tindak pidana korupsi. Perlu dipertimbangkan untuk membentuk Satgas jual – beli jabatan yang bersinergi dengan KPK, ombudsman dan KemenPan – RB berbasis masyarakat karena inspektorat sebagai pengawas internal tidak independen.

Setiap media mengkonfirmasi mengenai jual – beli jabatan ini dengan sigap membantah tidak adanya jual – beli jabatan itu, padahal praktek jual – beli jabatan itu nyata, dengan operasi tangkap tangan seperti yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Klaten yang dapat menghentikan prilaku koruptif.(S Zetha)

Komentar Anda
SHARE