JPPI: Alih Wewenang SMA/SMK ke Provinsi Rawan Pungli dan Siswa Putus Sekolah

JAKARTA:Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terdapat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Salah satunya adalah pembagian urusan bidang pendidikan. Kini, SMA/SMK tak lagi menjadi wewenang kab/kota, tapi diambil alih oleh pemerintah provinsi.

Menanggapi hal tersebut, Nailul Faruq, Koordinator Advokasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), berharap agar semua penanganannya bisa lebih baik, jangan sampai carut-marut, karena jika penanganannya ternyata tidak bagus, maka akan berimbas terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, diperlukan evaluasi yang matang untuk mengelola jenjang SMA/SMK karena jenjang pendidikan ini yang menentukan kualitas peserta didik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.

Selain itu, Nailul melihat ada beberapa masalah yang akan timbul dalam alih wewenang ini. Pertama, adanya dugaan pungutan liar di SMA/SMK. Banyak wali murid yang sudah mulai khawatir adanya perbedaan kebijakan antara SMA/SMK yang dulu dan sekarang. Banyak kab/kota yang sudah menggratiskan SMA/SMK. Sekarang mereka resah, karena kabarnya ada provinsi yang membolehkan menarik iuran dan SPP untuk menutupi kekurangan anggaran untuk pendidikan.

Kedua, naiknya angka putus sekolah. Pemerintah saat ini masih belum ada komitmen yang jelas soal wajib belajar 12 tahun. Akibatnya, angka putus sekolah didominasi tidak mampunya lulusan SMP melanjutkan ke jenjang SMA. Pemerintah daerah hanya menganggarkan wajar 9 tahun, sekolah hanya sampai SMP. Karena adanya kendala biaya, masih cukup banyak mereka yang putus sekolah. Alih wewenang ini tidak menjawab kebutuhan wajar 12 tahun, tapi hanya peralihan wewenang yang justru menimbulkan masalah baru.

Ketiga, status guru honorer tidak menentu. Banyak guru honorer yang diangkat oleh pemeirntah Kab/Kota. Dengan beralihnya wewenang, mereka bisa jadi akan digeser oleh guru-guru honorer baru yang mengantongi SK pemprov. Kekhawatiran ini sudah banyak terjadi di beberapa daerah berdasarkan laporan pengaduan yang diterima JPPI. Karena itu, Pemprov tidak boleh hanya sibuk dengan alih wewenang sekolahnya, tapi juga memperhatikan segala hal yang terkait dengan kependidikan.  

Karena itu, menurutnya, kebijakan ini tidak akan membuat perubahan banyak hal. Kalau mau memperbaiki kualitas dan juga akses ke jenjang SMA/SMK, pemerintah pusat harusnya membuat kebijakan yang mampu mendorong akses anak-anak untuk ke jenjang SMA/SMK dengan mudah dan berkualitas, bukan malah membebani dengan aturan dan manajemen pengelolaan yang baru tapi tidak berkontribusi pada peningkatan akses dan kualitas.(Rel/Arsadi Laksamana)

Harap berkomentar dengan sopan dan tidak menyinggung SARA, Kami tidak bertanggung jawab dengan komentar anda!