Jang-Ko: Plafon Ruangan RSUD Datu Beru Ambruk, Bukan Musibah Tapi Indikasi Kegagalan Bangunan

  • Whatsapp

TAKENGON: Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-Ko) meminta pihak penegak hukum memeriksa rekanan kontraktor, konsultan, PPTK atas ambruknya Plafon salah satu ruangan yang menimpa Pasien di Badan Layanan Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon (RSUD Datu Beru).

“Plafon ruangan RSUD Datu Beru ambruk, itu bukan musibah, namun indikasi kegagalan bagunan,” Sebut Maharadi.

Dalam hal ini pihak kontraktor bersama PPATK, yang harus bertanggungjawab jawab terhadap ambruknya Plafon ruang Rumah Sakit Datu Beru Takengon.

Karena Kedua pihak merupakan pengguna dan penyedia dalam mengikatkan kontrak pekerjaan konstruksi ruang yang ambruk itu.

Mereka harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Untuk mencegah terjadinya kegagalan bangunan.

Pihak kontraktor dipersyaratkan harus memenuhi standar bahan, mutu peralatan, keselamatan, prosedur pelaksanaan pekerjaan, standar operasi dan pemeliharaan, pengelolaan lingkungan sosial dan hidup.

Selain itu, dalam setiap tahapan proses pekerjaan pengguna dan/atau penyedia wajib memberikan pengesahan atau persetujuan terkait hasil kajian, perencanaan, perancangan, rencana teknis proses, pelaksanaan, penggunaan material dan hasil layanan.

Sehingga jelas apabila terjadi peristiwa hukum kegagalan bangunan dapat dipastikan melibatkan kedua pihak.

Menurut Pasal 96 UU No.2/2017 dapat dijatuhi sanksi tertulis, denda, penghentian kegiatan layanan, dimasukkan ke daftar hitam, pembekuan izin dan/atau pencabutan bahkan bisa pidana apabila menimbulkan korban jiwa.

Maharadi, Koordinator Jang-Ko menjelaskan bahwa semua mekanisme telah diatur dalam peraturan perundangan, sehingga setiap detail bahan dan pekerjaan dapat ditelusuri secara administratif untuk membuktikan siapa yang bertanggung jawab.

Hal ini sangat memudahkan pihak kepolisian untuk memeriksa pihak kontraktor dan PPATK dalam menyelidiki penyebab runtuhnya Plafon ruang rumah Sakit Datu Beru Takengon.

“Tentunya, kita semua prihatin, jatuhnya Plafon ruangan Rumah Sakit Datu Beru Takengon yang menimpa dua pasien, berserta keluarga pasien dan kerugian material lainnya”tulisnya dalam siaran pers kepada media, Rabu (31/7/2019)

Lanjutnya, rangkaian peristiwa kecelakaan kerja dalam penyelenggaraan konstruksi dan kegagalan bangunan akhir-akhir ini sudah selayaknya diselidiki tuntas dengan mekanisme hukum yang sudah diatur.

Hal tersebut untuk membangun kepercayaan publik bahwa proses pembangunan infrastruktur yang saat ini berjalan bukan hanya memenuhi aspek kecepatan dan ketepatan , namun juga memenuhi aspek keselamatan dan keberlanjutan bangunan.

“Kita tidak ingin Badan Layanan Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon (RSUD Datu Beru). Yang sudah puluhan miliaran anggaran negara dibelanjakan untuk kegiatan pembangunan sektor konstruksi, namun nilai manfaat dan keberlanjutannya tidak sebanding ketika prosesnya sering terjadi kecelakaan atau kegagalan bangunan”terangnya.

Menurutnya, jangan sampai rangkaian peristiwa akhir-akhir ini memberikan kesimpulan atau persepsi bahwa pembangunan dilakukan tidak sesuai dengan standar atau prosedur yang sudah diatur.

“Penegakan hukum atas indikasi kegagalan bangunan ruangan RSUD Datu Beru dapat menjadi pintu masuk mewujudkan tujuan UU No.2/2017 untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan konstruksi infrastruktur yang aman, berkualitas, dan akuntabe di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah”demikian Maharadi. (REL)

Kabargayo.com menerima kiriman artikel dari pembaca, kirim ke email: beritagayo@gmail.com dengan biodata diri.
  • Whatsapp

Related posts