Ini Penjelasan Sekda Bener Meriah Menanggapi Protes Mutasi 

0
Ismarissiska, Sekda Bener Meriah

REDELONG : Mutasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bener Mariah pada 3 Januari 2017 yang lalu, menimbulkan gejolak dan tanggapan dari beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

Bahkan beberapa pejabat Eselon II yang dimutasi menuding mutasi yang terjadi melanggar PP nomor 18 tahun 2016, serta meminta agar mutasi itu ditinjau ulang kembali.

Menangapi gejolak tersebut, Sekretaris daerah ( Sekda ) Kabupaten Bener Meriah Drs Ismarissiska, MM kepada beberapa awak media Senin ( 9/1) di rumah dinasnya mengatakan, mutasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah secara regulasi telah memenuhi segala aturannya. 

” Dalam PP nomor 18 tahun 2016 mengamanatkan, ada demosi, apabila jabatan yang sudah terisi, juga ada demosi penurunan  jabatan, dan ada rotasi ( perputaran ), ada pengukuhan. Jadi ada bermacam-macam dalam satuan Organisasi Tata Kerja ( SOTK )”Kata Ismarissiska.

PP nomor 18 tahun 2016 adalah tentang tata kerja, kemudian lahirlah Qanun, disamping Qanun juga ada Peraturan Bupati ( Perbub ) dimana masing-masing Dinas atau Badan termasuk Sekertaris daerah dan Sekertaris DPRK itu sudah satu Qanun. “Dan Qanun tersebut dievaluasi ke Provinsi lewat biro organisasi, setalah dievaluasi dikembalikan lalu kita ajukan  ke Kementerian dalam Negeri ( Kemendagri ) bersama SOTK yang kita usulkan dan itu telah mendapat persetujuan dari Kemendagri”ujar Ismarissiska.

” Kalau yang kita usulkan tidak sesuai Kompetensi tidak mungkin Kemendagri mau mengeluarkan izin ” jelasnya.

Dikatakan jika dianggap ada pelanggaran tentang mutasi yang dilakukan ia mempersilakan kepada yang berkeberatan untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) atau ke Komisi Aparatur Sipil Negara ( KASN ) “Tapi secara tertulis, ajukan keberatan, bahwa saya dimutasi ke salah satu Dinas/Badan saya tidak bersedia”,  silakan kami membuka pintu lebar-lebar”tantang Ismarissiska.

Ia juga menjelaskan terkait adanya pejabat eselon IV yang sudah pindah namun dilantik pada mutasi lalu, ia mengatakan hal tersebut kesalahan administrasi”Kami meminta maaf dan itu kesalahan admistrasi karena database di BKPP belum keluar SKPP. Atas kesalahan di BKPP kami meminta maaf dan akan memperbaikinya, dan dalam memperbaiki itu tidak harus meminta izin  bisa dilakukan Baparjakat di daerah karena disitu ada Dektum ” apabila terjadi kesalahan dikemudian hari, akan diperbaiki sebagaimana mestinya ” terang Sekretaris Daerah itu. 

Selanjutnya tentang adanya SOTK yang baru namun belum dilantik Kepala Dinasnya seperti Dinas Infokom dan Satpol PP Ismarissiska menjelaskan melantik Sekretaris yang dianggap paling senior sebagai Pelaksana Tugas (Plt)”Yang paling senior adalah Sekretaris, makanya kita lantik sebagai  Plt,  karena dalam mengisi jabatan baru di Dinas tersebut harus dilakukan lelang jabatan. Karena mengisi jabatan tersebut harus berkompeten dan berkompententif” Sebut Ismarissiska. ( Gona )

Komentar Anda
SHARE