Hutan di Bener Meriah Semakin Gundul, Walhi Aceh Gelar Publik Haering

0
Direktur Eksekutif Walhi Aceh Muhammad Nur serahkan dokumen kegitan termin I kepada Drs Muklis Jumat 23/12 ( doc. Gona )

REDELONG : Semakin parahnya tingkat kerusakan hutan di Aceh khusunya di Bener Meriah  yang kian meningkat tiap tahunnya, membutukan kometmen bersama seluruh elemen untuk menjaga kelestarian hutan.

Salah satu upaya pencapaian kometmen tersebut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( Walhi ) Aceh mengelar acara Publik Hearing Jum’at ( 23/12 ) di Offrum Bupati Bener Meriah, dimana para peserta terdiri dari Pemerintahan Bener Meriah yang diwakili Asesten II Drs Muklis, perwakilan Tokoh masyarakat, LSM, dan pihak Media.

Direktur Eksekutif Walhi Aceh Muhammad Nur dalam kesempatan tersebut memaparkan, Kegiatan yang sudah dilaksanakan Walhi pada termin pertama (1) sejak bulan November 2016 hingga Desember. Diantaranya melaksanakan sosialisasi program dengan Pemerintah daerah dan stakeholder terkait, monitoring pemanfaatan hutan dan lahan, pendampingan masyarakat, kampanye publik tentang CBFM ( Film dokumenter ), dan publik haering dengan Pemerintah. Papar Muhammad Nur.

Dia menambahkan tujuan utama Walhi bekerja di Bener Meriah adalah mewujudkan, ada model pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang kuat diterapkan, adanya pengakuan dan pengesahan dari pemerintah untuk pengelolaan/tata kelola SDA berbasis masyarakat, ada upaya penegakan hukum terhadap industri ekstraktif yang merusak dan / atau secara ilegal yang meningkatkan deforestasi dan degradasi hutan, dan mengancam pengelola hutan masyarakat secara lestari, serta adanya peningkatan kapasitas masyarakat dampingan. Ungkap Muhammad Nur.

” Publik Hearing mendorong pengelolaan  hutan secara adil dan lestari sebagai upaya bersama mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan di Kabupaten Bener Meriah, diharapkan kita semua mewujudkan kometmen bersama terhadap kelestarian hutan agar pengelolaan hutan berbasis masyarakat terwujud ” pinta Direktur Eksekutif Walhi Aceh itu.

Publik hearing atau rapat dengar pendapat berjalan aktif pasalnya sejak diberikan kesempatan kepada peserta suasana nampak hidup, satu persatu perwakilan organisasi terus memberikan keritikan dan masukan baik kepada Pemerintah daerah maupun pada instansi yang bertangung jawab terjadap kelestarian hutan. 

Drs Muklis Asesten II yang mewakili pemerintah daerah pada kesempatan tersebut juga mengatakan, pada perinsipnya pemerintah daerah sanggat setuju dengan upaya penyelamatan hutan ini. Karena bila hutan itu semakin dirusak dampak negatif akan menimpa daerah ini seperti terjadinya longsor, banjir bandang dan yang menjadi penomena saat ini kita telah kekurangan debit air. Sebutnya.

” terlepas dari jabatan saya juga adalah masyarakat untuk itu saya sangat merespon positif kegiatan ini, seraya menantang seluruh peserta untuk menjaga hutan 1 hektar bahkan 2 hektar pun saya nyatakan bersedia melestarikanya. Namun tentunya itu semua membutukan kometmen yang kuat untuk mewujudkannya ” tutur Muklis.

Perwakilan KPH Wilayah II dalam kesempatan tersebut menyebutkan, terkait dengan hutan di Bener Meriah itu sepenuhnya menjadi wewenang tingkat Provinsi Acah. Untuk itu menurutnya bila ditanda tangani pun kometmen bersama ini kita tidak bisa begitu berarti. Ujarnya.

Kometmen bersama yang diharapkan ditanda tanggani oleh Drs Muklis mewakili Pemda Bener Meriah dan Direktur Eksekutif Walhi Aceh akibatnya tidak terlaksana. Asesten II tersebut tidak bersedia menanda tangganinya. Pun demikian Drs Muklis menyatakan sikap juga sanggat mendukung program pelestarian hutan. ( Gona )

Komentar Anda
SHARE