Gubernur Zaini: Mutasi yang Saya Lakukan Berdasarkan Undang-undang No.11 Pemerintah Aceh

Gubernur Zaini melakukan mutasi sejumlah Pejabat Eselon II di lingkup Pemerintah Aceh yang menuai protes. Ia  menegaskan Mutasi yang ia lakukan berdasarkan Undang-undang No.11 Pemerintah Aceh.

BANDA ACEH:Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah, menginsruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkat kinerja pelayanan pemerintahan demi memacu pembangunan di Aceh. “Saya mau di akhir semester pertama tahun 2017 ini, pembangunan Aceh bisa maksimal,” ujar Gubernur Zaini saat memimpin apel pagi yang dihadiri seluruh  Kepala SKPA dan seluruh pegawai Sekretariat Daerah Aceh di halaman Kantor Gubernur Aceh, Senin (20/03/2017) pagi.

Zaini Abdullah menyebutkan, masa kepemimpinannya yang akan berakhir dalam tiga bulan ke depan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin demi kemajuan Aceh. Untuk itu, Gubernur Zaini memerintahkan seluruh pegawai untuk disiplin dan terus meningkatkan pelayanan publik.

Pekan lalu, Gubernur Zaini melakukan mutasi sejumlah Pejabat Eselon II di lingkup Pemerintah Aceh. Hal tersebut kemudian memunculkan berbagai persoalan dan perdebatan. Meski demikian, gubernur menyebutkan, bahwa yang dilakukannya tidak melanggar undang-undang. “Ada yang bilang keputusan saya melanggar dan memunculkan gejolak. Mutasi yang saya lakukan berdasarkan Undang-undang No.11 Pemerintah Aceh,” ujar Zaini.

Gubernur Zaini menyebutkan, keputusannya mengganti pejabat pemerintahan tersebut dilakukan setelah dirinya melakukan pemantauan atas kinerja para pejabat jauh sebelum ia mengambil cuti kampanye Pilkada pertengahan Februari lalu. “Saya lakukan pengamatan jauh-jauh hari,” ujarnya. Dari amatannya, Zaini melihat ada ketidakberesan yang akan berpengaruh pada percepatan pembangunan Aceh.

“Saat saya cuti saya melihat ada sesuatu yang tidak beres. Makanya saya mutasi kembali dan tujuannya untuk peningkatakan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Gubernur Zaini.

Zaini menyebutkan, masyarakat Aceh menunggu kinerja dari para ASN. “Saya tidak mau masyarakat menunggu seperti preh boh ara hanyot (menunggu yang tidak pasti).”

“Kita telah melihat bagaimana ahli tatanegara telah membuat kesimpulan. Apa yang saya lakukan jelas telah dijabarkan dala UUPA,” ujar gubernur lagi. Untuk itu, gubernur meminta agar kabinet baru yang dilantik pekan lalu untuk segera bekerja untuk memacu pembangunan di Aceh. “Jangan sampai roda pemerintahan terganggu.”(REL)

 

Komentar Anda
SHARE