Gerakan Rakyat Peduli Pilkada Bersih Datangi DPRK Bener Meriah

0

img_20161031_110413

REDELONG-Sejumlah massa yang menamakan diri mereka Gerakan Rakyat Peduli Pilkada Bersih mendatangi Kantor DPRK Bener Meriah. Mereka menuntut DPRK dan Pemerintah kabupaten Bener Meriah untuk memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap mendalam terhadap Komisioner KIP Bener Meriah, Senin (31/10/2016).

Tuntutan mereka lainnya adalah meminta proses rekrutmen ulang penerimaan PPS dan PPK oleh KIP Bener Meriah dan mendesak pergantian Komisioner KIP Bener Meriah serta mendesa Pemerintah Kabupaten Bener Meriah agar memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Pilkada di Bener Meriah yang responsibel dan akuntabel,

“Sebagai masyarakat kami merasa sedih atas terjadinya ketidak harmonisan dalam internal KIP sebagia lembaga penyelenggara, dan juga kami sedih atas proses rekrutmen PPS yang dilakukan oleh KIP yang kami nilai telah menyalahi aturan dan kami Juga merasa heran dengan proses verifikasi faktual tahap kedua yang dilakukan tidak sesuai dengan PKPU” ujar Yusmuha salah seorang juru bicara aksi itu.

Sementara Hamdani salah seorang juru bicara lainnya  mengatakan, terkait permasalahan yang terjadi pada KIP Bener Meriah, DPRK Bener Meriah agar tidak bisa menutup mata dengan apa yang terjadi tersebut” Karena DPRK sebagai lembaga yang merekrut komisioner KIP, DPRK harus melakukan fungsinya sebagian pengawasan, dan apa yang ditunjukkan KIP pada saat ini tentang integritas kualitas dan kredibilitasnya mencerminkan bahwa komisioner KIP tersebut perlu dipertanyakan”ujar Hamdani,.

Hamdani juga mengatakan dalam proses rekrutmen PPK dan PPS dan verifikasi faktual tahap kedua yang dilakukan KIP dari 10 tahapan yang dilakukan hanya dua tahapan yang diumumkan dan dipublikasikan pada publik.

Kedatangan Gerakan Suara Rakyat Peduli Pilkada Bersih yang di koordinatori Jasadi Munanda diterima unsur pimpinan DPRK dan beberapa anggota DPRK lainnya dipintu gerbang DPRK, setelah mendengar tuntutan yang dibacakan Koordinator aksi Guntarayadi mengajak 10 orang perwakilan masa tersebut untuk menyampaikan tuntutannya diruanggan sidang DPRK. Ketua DPRK Bener Meriah dalam kesempatan tersebut, meminta 3 orang sebagai juru bicara yang menyaksikannya aspirasi dan tuntutannya.

Darwinsyah, Wakil Ketua DPRK Bener Meriah kepada massa menyarankan agar massa melayangkan surat laporan dengan menyertakan semua bukti yang dimiliki ke DKPP”DPRK Bener Meriah akan membantu merekomendasikan laporan tersebut kepada DKPP”ujar Darwin, seraya menambahkan untuk PAW Komisioner KIP, wewenang DPRK hanya melaksanakan proses Rektutmen, sementara pergantian harus menunggu putusan pengadilan yang dilakukan DKPP.(Gona)

Komentar Anda
SHARE