GeRAK GAYO Soroti Kepala Baitul Mal Aceh Tengah Ikuti Deklarasi Balon Bupati

0

 

TAKENGON: GeRAK GAYO sangat menyayangkan Sikap Kepala Baitul Mal Aceh Tengah yang ikut Deklarasi pasangan Calon Bupati Aceh Tengah Di Lapangan Musara Alun Takengon untuk mendukung Salah Satu Pasangan Bakal Calon Bupati Aceh Tengah Periode 2017-2022.

GeRAK GAYO beralasan di dalam Qanun Aceh No. 10/2007 tentang Baitul Mal, menetapkan Baitul Mal sebagai Lembaga Daerah  non struktural dan bersifat Independen. Juga dalam U.U. No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengatur masalah Zakat dan Baitul Mal a.Pasal 180 ayat (1) huruf d. Zakat merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Aceh (PAA) dan Pendapatan Asli Kabupaten / Kota(PAK).

Dengan pengertian Bahwa Instansi Baitul Mal merupakan lembaga yang Berdiri dan Sumber keuangan nya Bersumber Dari APBA Dan APBK selain zakat dan sumbangan  dari Masyarakat.”Sebaiknya Kepala Baitul Mal Aceh Tengah yang kami anggap sebagai tokoh informal Rakyat memberikan atau menyerukan Pilkada damai tanpa politik uang atau money politik sehingga setiap calon kepala daerah merasa memiliki orang yang dituakan dan sebagai tokoh agama untuk selalu memberikan masukan yang bersifat konstruktif untuk membangun dan menata negeri Ini dari kehancuran dan bahaya korupsi”Kata Aramiko Aritonang, Badan Pekerja GeRAK GAYO.

Aramiko menambahkan, kalaulah Kepala Baitul Mal ingin berpolitik maka bersegeralah untuk mengundurkan diri dari Kepala Baitul Mal Aceh Tengah demi menjaga nama baik lembaga publik yang seharusnya bersikap netral tersebut dan demi kenyamanan pelayanan masyarakat yang sedang membutuhkan uluran bantuan dari Baitul Mal Aceh Tengah.

Bukan hanya itu GeRAK GAYO  juga sangat menyayangkan sikap salah satu Calon Bupati Aceh Tengah yang telah membiarkan Kepala Baitul Mal Aceh Tengah terjerumus kedalam tindakan politik yang berakibat rusaknya nama baik Kepala Baitul Mal sebagai salah satu tokoh agama yang seharusnya menjadi Tauladan Bagi seluruh rakyat Aceh Tengah.

GeRAK Gayo akan laporkan hal Ini ke Bawaslu Aceh, KIP Aceh, Baitul Mal Provinsi Aceh, KIP Aceh Tengah Dan Panwas Aceh Tengah,” Kita tidak ingin lembaga publik yang seyogyanya didirikan untuk kepentingan publik tapi dimanfaatkan untuk kepentingan politik sehingga Ini akan rawan pada penyalahgunaan wewenang sehingga bisa berdampak pada tindakan korupsi”Kata Aramiko Aritonang.

Sementara itu jelasnya lagi, terkait dengan larangan bagi PNS dalam Pilkada, UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4) menegaskan hal-hal sebagai berikut : Ayat (1) “Dalam kampanye , dilarang melibatkan : a.Hakim pada semua peradilan; b.Pejabat BUMN/BUMD; c.Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri; d.Kepala Desa “GeRAK GAYO melihat kedudukan Instansi Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah adalah lembaga yang kedudukannya sama seperti BUMD, Sehingga terdapat larangan untuk melibatkan diri ikut berkampanye mendukung salah satu pasangan Kandidat Calon Kepala daerah”sebutnya.

Hal Ini perlu dikeritisi, Kata Aramiko lagi agar setiap lembaga publik yang mendapat sumber anggaran dari negara agar bersikap netral demi menjaga konsentrasi kerja di lembaga yang dipimpin dengan harapan tidak meninggalkan atau menelantarkan urusan rakyat yang sedang membutuhkan.

GeRAK GAYO, kata Aramiko Saat ini juga sedang menyoroti ASN terutama Kepala SKPK, Camat dan Kepala Desa “Yang mana akhir-akhir Ini banyak terlibat permainan politik untuk mendukung salah satu pasangan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tengah Periode 2017-2022, dalam Hal Ini GeRAK sedang mengumpulkan beberapa Bukti Bagi Kepala SKPK Dan Camat yang ikut mendukung kandidat Serta melakukan Intimidasi terhadap Pengawainya Atau bawahanya untuk mendukung salah satu pasangan Calon Bupati”papar Aramiko.

“Setelah bukti terkumpul kemudian kita Laporkan bagi ASN seperti Kepala SKPK Dan Camat yang ikut berpolitik dengan memanfaatkan jabatannya dan Ini justru bertentangan dengan UU 32 Tahun 2004 Dan UU No 5 Tahun 2014, GeRAK GAYO mengingatkan Bagi ASN wajib bersikap Netral Karena pelarangan bagi aparatur sipil negara, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk tidak terlibat dalam  segala kegiatan yang bersifat mendukung salah satu kandidat dalam proses pelaksanaan pilkada Sehingga  mempertegas jarak antara birokrasi dan politik”Sebut Aramiko lagi.

“Ketentuan mengenai larangan ini tidak lain ditujukan untuk mendorong aparatur sipil negara agar lebih berkonsentrasi pada kualitas kerja dan menjalankan peran ASN dengan bersikap jujur, bertanggung jawab, dan tidak terlibat dalam aktivitas politik”jelasnya lagi.(REL)

Komentar Anda
SHARE