Evaluasi Penyaluran Dana Desa Tahun 2019 di Wilayah KPPN Takengon

Foto:RRI

Oleh :Rusli,S.E.Ak.M.M **

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan kegiatannya berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mengutamakan kegiatan swakelola yang menggunakan sumber daya lokal serta mengupayakan penyerapan tenaga kerja masyarakat setempat.

 Jika dilihat ke belakang, bahwa sejak tahun 2015 Pemerintah Pusat mulai mengganggarkan Dana Desa dengan nilai yang besar dan terus meningkat. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20 triliun lebih dengan rata-rata alokasi setiap desa sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, alokasi Dana Desa meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dengan alokasi setiap desa rata-rata Rp628 juta. Pada tahun 2017, alokasi Dana Desa kembali mengalami peningkatan menjadi Rp60 triliun dengan alokasi setiap desa rata-rata Rp800 juta. Terakhir untuk tahun 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp 70 triliun.

Dana Desa yang telah disalurkan tersebut, dimanfaatkan oleh masing-masing desa untuk membangun infrastruktur penunjang kegiatan oleh masing-masing desa. Beberapa output dari pengelolaan Dana Desa adalah jalan desa, pasar desa, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Posyandu, Polindes, sarana olah raga, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), embung, drainase dan irigasi, jembatan, MCK, sumur, air bersih dan kursus/pelatihan. Dengan Dana Desa ini diharapkan pada satiap desa dapat menciptakan lapangan kerja  melalui pemberdayaan sumber daya manusia yang selanjutnya diharapkan dapat menekan tingkat kemiskinan.

Mulai Tahun Anggaran 2017, penyaluran Dana Desa dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) seluruh Indonesia, di mana sebelum Tahun Anggaran 2017 penyaluran Dana Desa dilakukan secara terpusat yaitu melalui KPPN Jakarta II.

Perubahan ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan terkait Dana Desa oleh Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah, yang sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektivitas koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Daerah.

Dengan perubahan mekanisme penyaluran tersebut, mulai Tahun Anggaran 2017, KPPN Takengon sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah (Kuasa BUN-D) menjadi salah satu penyalur Dana Desa untuk wilayah kerjanya. Sebagai informasi bahwa wilayah kerja KPPN Takengon meliputi Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah. Selain mempunyai tugas untuk menyalurkan dana APBN selaku Kuasa BUN-D, KPPN Takengon juga sekaligus sebagai satuan kerja Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, KPPN Takengon telah menyalurkan Dana Desa sebesar Rp1,153 triliun, yang terdiri dari Rp640,4 miliar untuk Kabupaten Aceh Tengah dan Rp512,38 miliar untuk Kabupaten Bener Meriah. Rincian penyaluran tersebut sebagaimana dalam tabel berikut:

Dalam tiga tahun penyaluran Dana Desa tersebut, terdapat perubahan tahapan antara tahun 2017 dengan tahun 2018 dan tahun 2019. Penyaluran Dana Desa tahun  2017 dilakukan dalam dua tahap, di mana tahap I sebesar 60% dan tahap II sebesar 40%. Namun mulai Tahun Anggaran 2018 penyaluran Dana Desa dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap I sebesar 20% dan tahap II dan tahap III masing-masing sebesar 40%.

Dalam setiap penyaluran dana dari RKUN ke RKUD, Pemerintah Daerah harus terlebih dahulu melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dalam setiap tahap. Selama Tahun Anggaran 2019, KPPN Takengon telah menyalurkan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum  Daerah (RKUD) secara tepat waktu.

Untuk tahap I telah disalurkan pada akhir bulan Januari 2019 untuk Kabupaten Aceh tengah dan pertengahan bulan Pebruari 2019 untuk Kabupaten Bener Meriah. Untuk tahap II telah disalurkan pada akhir bulan Juni 2019 untuk masing-masing kabupaten. Selanjutnya untuk tahap III telah disalurkan pada triwulan IV tahun 2019 untuk masing-masing kabupaten. Besaran nilai penyaluran untuk masing-masing tahap sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tahapan selanjutnya setelah penyaluran dana dari RKUN ke RKUD, pemerintah daerah akan melakukan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening Kas Desa (RKD) sesuai dengan aturan yang ada dan persyaratan berlaku yang harus dipenuhi oleh setiap desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, bahwa penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD paling lambat dilakukan dalam  tujuh hari kerja. Tentu saja penyaluran dana dari RKUD ke RKD ini dapat dilakukan setelah masing-masing desa melengkapi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penyaluran Tahap I

Penyaluran Dana Desa Tahap I dari RKUN ke RKUD untuk wilayah kerja KPPN Takengon telah dilakukan pada awal triwulan I tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Proses selanjutnya, setelah menerima transfer dana dari RKUN, Pemerintah Daerah akan menyalurkan Dana Desa tersebut ke RKD masing-masing desa/kampung. Berdasarkan data yang ada, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD untuk tahap I  ini untuk kedua kabupaten melebihi dari tujuh hari kerja, yang berarti melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

Penyaluran Tahap II

Penyaluran Dana Desa Tahap I dari RKUN ke RKUD untuk wilayah kerja KPPN Takengon telah dilakukan pada akhir  triwulan II tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan data yang ada, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD untuk kedua kabupaten pada tahap II  ini penyaluran secara tepat waktu masih sangat rendah yaitu di bawah 20%. Ketepatan waktu penyaluran tahap II untuk masing-masing kabupaten sebagaimana dalam grafik di bawah ini.

Penyaluran Tahap III

Penyaluran Dana Desa Tahap I dari RKUN ke RKUD untuk wilayah kerja KPPN Takengon telah dilakukan pada triwulan IV tahun 2019. Untuk penyaluran tahap III sesuai ketentuan yang berlaku, dapat dilakukan dalam dua tahap dengan tetap memperhatikan persyaratan yang berlaku. Rincian penyaluran Dana Desa tahap III tersebut sebagai berikut:

Berdasarkan data yang ada, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD untuk kedua kabupaten pada tahap III  ini jauh lebih baik dibandingkan dengan tahap I dan tahap II. Penyaluran secara tepat waktu kurang dari tujuh hari kerja berada di atas 75%.

Berdasarkan data penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di atas, dapat dilihat bahwa penyaluran tahap I seluruhnya terlambat. Sedang untuk tahap II ketepatan waktu penyaluran masih sangat rendah. Selanjutnya untuk tahap III sudah jauh lebih baik dibandingkan tahap I dan tahap II.

Ketepatan waktu penyaluran Dana Desa harus menjadi perhatian bersama sehingga dampak secara ekonomi dapat segera terlihat dan dirasakan oleh masyarakat. Selaku Kuasa BUN-D, KPPN harus menyalurkan dana APBN secara tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah. Tentu saja demikian juga dengan penyaluran darai RKUD ke RKD dapat dilakukan secara tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah juga.

Untuk memastikan penyaluran Dana Desa yang akan datang secara tepat waktu, maka seluruh pihak yang terkait mulai dari aparat desa sampai dengan badan yang mengelola keuangan pada masing-masing pemerintah daerah harus mempunyai komitmen dan semangat yang sama. Kelengkapan persyaratan administrasi dalam setiap tahapan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam setiap penyaluran.

* Penulis adalah Kepala KPPN Takengon Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Direktorat Jenderal  Perbendaharaan Kementerian Keuangan

Harap berkomentar dengan sopan dan tidak menyinggung SARA, Kami tidak bertanggung jawab dengan komentar anda!