DPRK Bireuen Tetapkan Qanun Hutan Adat Mukim

BIREUEN: DPRK Bireuen menetapkan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Hutan Adat Mukim pada Rapat Paripurna II Masa Persidangan IV Tahun 2017 DPRK Bireuen yang dilaksanakan di Gedung DPRK Bireuen, Rabu (13/12/3017).

Fraksi Partai Aceh (PA) dalam pendapat akhir yang dibacakan Muhammad Nur, S.H menyatakan bahwa hutan yang ada di Kabupaten Bireuen berada di titik nadir, dan pemerintah harus segera menetapkan Qanun Hutan Adat Mukim Kabupaten ini agar tidak habis akibat perambahan hutan oleh cukong kelapa sawit.

Selanjutnya Fraksi PA juga berharap kepada pemerintah setelah ditetapkan Qanun ini agar segera disosialisasi kepada masyarakat, dan segera merincikan Qanun Hutan Adat Mukim ke dalam aturan yang lebih detil dan teknis.

Sementara itu, Fraksi PNA-Nasdem, Fraksi PPP-PKS-PAN, dan Fraksi Karya Indonesia Damai dalam pendapat akhirnya menyampaikan Qanun ini diharap dapat menciptakan Bireuen yang bermartabat dan berdaulat di masa yang akan datang, keharmonisan kerja eksekutif dan legislatif harus tercipta agar sinergi pembangunan daerah dapat terlaksana dengan maksimal. Seluruh Fraksi ini menerima Raqan tersebut untuk ditetapkan menjadi Qanun.

Ketua Banleg DPRK Bireuen, Yusriadi, S.H sebelumnya dalam laporannya menyampaikan bahwa qanun yang diparipurnakan saat ini merupakan bentuk harapan agar dalam implementasinya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, agar masyarakat Bireuen mampu bergulat dan bersaing di era ekonomi global agar tidak ketinggalan dari sisi pembangunan.

Senada dengan itu, Kabag Hukum Setdakab Bireuen, M Zubair mengatakan “Dengan ditetapkannya Qanun Hutan Adat Mukim ini sudah ada landasan hukum bagi Pemkab Bireuen untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai materi dalam Qanun tersebut. Dan ini sangat bermanfaat bagi perlindungan hutan adat di Bireuen hingga ini bisa bermanfaat bagi anak cucu kita nantinya.”ujarnya.

Dengan adanya Qanun ini kata Zubair pengelolaan hutan adat bisa lebih intensif dan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena tidak bisa diganggu lagi oleh pihak-pihak lain karena kami sudah ada kewenangannya sesuai dengan qanun. Mungkin saja nanti ada KPH Adat untuk pengembangan selanjutnya “Kita lihat dulu Qanun ini, kalau perjalanannya baik, bisa jadi kita ke arah itu.”jelas Zubair.

Sekretaris Pelaksana JKMA Aceh, Zulfikar Arma mengatakan bahwa capaian dari dua kabupaten di Aceh terkait Qanun Hutan Adat menunjukkan distribusi kesadaran masyarakat adat yang mulai merata di dua sisi geografis Aceh. Kekuatan ini apabila ditambah dengan political will pemerintah provinsi akan menghasilkan kekuatan besar bagi Aceh di masa depan, ketika reposisi kedaulatan atas tanah dimiliki oleh bangsa Aceh maka pembangunan
ekonomi masyarakat akan lebih memiliki ruang yang luas.

Raqan Kabupaten Bireuen tentang Hutan Adat Mukim ini merupakan inisiatif DPRK Bireuen, Naskah Akademik dan Rancangan Qanunnya disusun oleh JKMA Aceh bersama Aceh Green Community (AGC).(REL)

.

Komentar Anda
SHARE