DPMK Aceh Tengah Pertegas Aturan BLT, Penyaluran Efektif Prediksi Bulan Juni

  • Whatsapp
Suasana dengar pendapat di Aula kantor Camat Kebayakan Aceh Tengah (Photo/Arinos)

Kabargayo.com, Takengon; Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Aceh Tengah pertegas aturan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2020 untuk masyarakat yang terdampak atas merebaknya pandemi virus Corona di Kabupaten berhawa sejuk itu.

Hal itu disampaikan Kadis DPMK Aceh Tengah Drs, Latif Rusdi. MM saat dengar pendapat bersama Reje-reje di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, kegiatan itu turut dihadiri oleh Camat Kebayakan Nashrin S.Sos, Tim Ahli (TA) dari unsur pendamping desa diantaranya Gajali Linga dan TKSK Dinas Sosial untuk wilayah kerja Kecamatan Kebayakan Agustian.

Read More

Untuk Kabupaten Aceh Tengah dan pemerintahan desa dalam hal BLT mengacu pada peraturan yang terbaru yakni: Surat Kemendes PDTT, Nomor 12/PRI.00/IV/2020, prihal Penegasan BLT Dana Desa yang diterbitkan pada tanggal 27 April 2020. Isi dari surat tersebut menegaskan bahwa peraturan tentang BLT mengacu pada Surat Kemendes PDTT Nomor 10/PRI.00/IV/2020, prihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa, yang diterbitkan pada tanggal 21 April 2020.

Di dalam Surat Kemendes Nomor 10 tanggal 21 April 2020 tersebut, disebutkan kriteria penerima BLT DD yakni, kehilangan mata pencaharian atau tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama 3 (tiga) bulan kedepan. Tidak terdata atau berhak tapi belum menerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Sakit kronis atau Anggota keluarga miskin yang memiliki penyakit kronis menahun.

“BLT dana desa yang akan dilaksanakan di daerah Aceh Tengah telah diberi kelonggaran dan tidak lagi mengacu pada Surat Mendes PDTT Nomor 1261/PRI.00/IV/2020, tanggal 14 April 2020, prihal Pemberitahuan, yang lampiran dalam surat tersebut menjelaskan tentang kriteria 14 calon penerima BLT DD,” terang Latif Rusdi, saat memimpin rapat, Sabtu (02/05/2020) di Aula Kantor Camat Kebayakan.

“Bila kita terapkan kriteria 14 tersebut di daerah kita, maka tidak ada satu orang pun yang menerima BLT DD ini, karena telah diakomodir oleh Dinas Sosial dalam program PKH dan BPNT,” timpalnya.

Panduan BLT DD untuk Pemerintahan Kampung di dalam Kabupaten Aceh Tengah kata dia, turut tertuang dalam peraturan daerah yang baru diterbitkan berupa peraturan Bupati Aceh Tengah nomor 15 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 73 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana kampung tahun 2020.

“Dalam kriteria penerima BLT DD Tahun 2020 ini ditegaskan bahwa penerima Program Keluarga Sejahtera (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Data Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak dapat dimasukan sebagai penerima BLT karena sudah di tangani oleh Kementerian Sosial. Intinya BLT DD ini diharapkan tidak tumpang tindih antara BLT DD yang dikelola oleh Pemerintah Desa dengan program bantuan yang selama ini disalurkan oleh Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah,” jelas Latif Rusdi.

BLT DD ini juga ditegaskan tidak dapat disalurkan pada masyarakat yang telah memiliki Kartu Prakerja. Dijelaskannya, untuk data KP di Aceh Tengah tidak ada pada Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat. Sebab KP ini aksesnya secara online ke Kementerian Pusat dan program ini tergolong baru sehingga dinas terkait di daerah belum memiliki data tersebut.

“Pemerintah Desa dalam mekanisme BLT DD ini harus benar-benar mempersiapkan sejak awal terkait dengan kelengkapan administrasi sebagai bentuk pertanggung jawaban berupa, surat tugas tim relawan Covid-19 Kampung yang ditugaskan oleh Reje untuk melakukan pendataan terhadap calon penerima BLT. Data calon penerima BLT, Berita Acara Musyawarah Desa Khusus (Musdes) antara Rayat Genap Mufakat (RGM) dan Pemerintah Kampung terkait finalisasi nama-nama penerima BLT di kampung, Surat Keputusan Reje terkait hasil Musdes serta Dokumen APBKampung Perubahan Tahun 2020 yang segera setelah Musdes dilaksanakan,” jelasnya.

Disarankan juga, setelah hasil finalisasi nama-nama penerima BLT DD itu di sahkan dalam Musdes, Pemerintah Kampung juga memberi kesempatan untuk uji publik. Nama-nama tersebut di tempelkan di tempat umum selama lima hari untuk diketahui oleh masyarakat.

“Bila ada sanggahan, maka masyarakat  dapat menyampaikannya kepada Pemerintah Kampung sebelum data tersebut diserahkan kepada Bupati Aceh Tengah dalam hal ini melalaui Camat,” tutup Kadis Latif Rusdi.

Sementara itu Tim Ahli (TA) Pendamping Desa, DPMK Aceh Tengah, Gajali Lingga mengatakan, upaya untuk mempercepat penyaluran BLT tahap pertama dapat dilakukan pada minggu kedua atau minggu ketiga di bulan Mei. Hal itu kata dia, sebagai langkah awal Kabupaten Aceh Tengah untuk penyaluran BLT DD. Bagi Kampung yang saat ini memiliki Dana Desa tahap I yang belum direalisasikan di lapangan dengan catatan masih tersimpan di rekening Kampung, dapat dialokasikan untuk BLT DD tahap pertama.

“Perkiraan DPMK untuk Kampung di Aceh Tengah alokasi BLT DD disalurkan pada bulan Juni 2020, hal itu dilihat dari penyerapan Dana Desa yang ada di masing-masing Kampung saat ini. Rata rata masih penyerapan tahap pertama. Meski demikian tidak tertutup kemungkinan bagi Kampung yang belum merealisasikan dana tahap satu tersebut untuk kegiatan dapat di alihkan untuk BLT,” kata Gajali.

Kesempatan ini dilakukan sebagai momen awal bahwa Aceh Tengah merespon atas intruksi Pemerintah Pusat agar sehingga BLT disalurkan mulai April. “Namun kalau tidak bisa pada bulan April, maka bulan Mei ini beberapa Kampung dapat diupayakan untuk penyaluran tahap pertama. Bagi Kampung yang belum dapat menyalurkan BLT pada bulan Mei, maka BLT itu wajib di mulai pada bulan Juni mendatang,” tutup Gajali. (Kar)

Kabargayo.com menerima kiriman artikel dari pembaca, kirim ke email: beritagayo@gmail.com dengan biodata diri.

Related posts