“Dongeng” Uang Negara untuk Kesejahteraan Rakyat

Oleh: Arsadi Laksamana*

Adalah kewajiban negara untuk mensejahterakan rakyatnya! Karena hakikatnya tanpa adanya rakyat jelas tidak akan ada sebuah negara. Bahkan rakyatlah yang sebenarnya membiayai negara melalui pajak yang dikutip dari rakyat. Seorang pengemis sekalipun harus membayar pajak yang kemudian digunakan untuk membangun semua pasilitas negara termasuk gaji-gaji para pejabat, mobil dinas pejabat yang mewah maupun gedung-gedung menjulang tinggi tempat berkantor para pejabat.

Dengan anggaran yang berasal dari pajak itu, adalah kewajiban para pemimpin baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten untuk memberikannya kembali pada rakyat. Merupakan sebuah kezaliman jika “uang” rakyat itu hanya digunakan demi kepentingan pejabat itu sendiri tanpa memikirkan nasib rakyatnya.

Anggaran negara yang sebagian besar tersedot kepada gaji pegawai dewasa ini baik mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga kabupaten sejatinya menunjukan jargon bahwa mensejahterakan rakyat merupakan prioritas, hanyalah “bualan” belaka yang kerap terdengar pada saat pidato-pidato para pejabat, janji-janji politik ketika pemilu, seminar-seminar dihotel berbintang dan “berita” pencitraan politikus. Sementara rakyat tetap saja selalu tertatih-tatih mencari sesuap nasi.

UUD 1945 sebagai konstitusi Negara, menyatakan hakekat anggaran adalah penjunjung tinggi asas kedaulatan rakyat, artinya kedaulatan di tangan rakyat, pemerintah baru dapat menjalankan APBN maupun APBK setelah mendapat persetujuan dari DPR atau DPRK di tingkat kabupaten dalam bentuk undang-undang yang terwujud dalam kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi suara rakyat yang memiliki kewenangan budgeting. Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 mencerminkan kedaulatan rakyat tersebut di mana dinyatakan bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belanja, kedudukan DPR lebih kuat dari kedudukan pemerintah.

Wakil rakyat yang ada di DPR diharapkan untuk menjadi wakil rakyat yang memperjuangkan aspirasi rakyat dalam mengawasi dan mengesahkan anggaran yang sebesar-besarnya untuk rakyat, yang benar-benar menyentuh kepentingan rakyat bukan sebaliknya hanya untuk kepentingan mereka sendiri dan koleganya.

Jika ditelaah, kenyataannya
Tercatat dalam APBN 2017, seperti yang dikatakan Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, dari total anggaran yang dibelanjakan sebesar Rp 2.080 triliun, belanja pemerintah dalam hal menyangkut belanja pegawai dan operasional mencapai Rp 1.315 triliun. Belanja pegawai mencakup 26,1% dari total anggaran belanja pemerintah pusat, atau sekitar 1/4 dari anggaran dipakai untuk membayar gaji dan tunjangan para pejabat.

Yang lebih parah, di tingkat pemerintah daerah Kabupaten dan Kota, ada 131 daerah yang rasio belanja pegawainya lebih dari setengah APBK.

Yang harus dipahami APBK adalah anggaran untuk daerah, bukan anggaran untuk belanja pemerintah daerah. Kebijakan minimal 25% dana APBK untuk pembangunan infrastruktur seharusnya bisa menjadi catatan bagi kepala daerah, 25% tersebut untuk infrastruktur, bukan modal.

Pertanyaan sampai kapan bangsa ini seperti? Bukankah sudah saatnya bangsa ini berbenah. Sudah saatnya pejabat-pejabat negara menyadari bahwa mereka bukanlah “tuan” tapi pelayan rakyat yang digaji dari tetesan keringat rakyat.Sebagai pelayan sudah sepantasnya mereka melayani dan menyenangkan tuannya.

*Pemred Kabargayo.com

Harap berkomentar dengan sopan dan tidak menyinggung SARA, Kami tidak bertanggung jawab dengan komentar anda!