Ditetapkan Sebagai Tersangka, Oknum Bendahara Dinas Syari’at Islam Aceh Tengah Ditahan

  • Whatsapp
Penahanan oknum bendahara DSI aceh Tengah (Foto/kabargayo)

Kabargayo.com, Takengon: Oknum bendahara dinas Syari’at Islam dan Dayah Kabupaten Aceh Tengah AR (35) ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Takengon.

Ia ditahan terjerat kasus dugaan penggelapan anggaran guru TPA/TQA dengan total anggaran Rp398 juta yang seharusnya disalurkan untuk pembayaran insentif triwulan ke-2 bagi 1259 ustadz dan ustadzah yang tersebar di 295 kampung di Kabupaten itu.

Read More

Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Nislianudin, SH mengatakan, tersangka AR ditahan selama 20 hari sebelum dilimpahkan ke Provinsi untuk proses persidangan.

Bahkan pihak Kejaksaan telah menyita rumah dan sebidang tanah milik AR untuk menutupi kerugian yang disebabkan atas ulahnya itu.

“Ini masih dalam proses penyidikan, untuk saksi yang kami periksa sekitar 20-an lebih, mudah-mudahan bulan depan sudah memasuki masa persidangan,” kata Nislianudin, Jum’at (18/09/2020) di Takengon.

Anggaran sebesar Rp398 juta itu kata Nislianudin akan diterima oleh guru TPA selama 6 bulan triwulan ke-2 tahun 2019, dengan perbulanya akan diterima sebesar Rp50 ribu, sehingga total yang diterima perorang adalah Rp300 ribu, namun hingga hari ini belum disalurkan .

Dari pengakuan tersangka kata Nislianudin, uang yang diduga diselewengkanya itu bukan digunakan untuk membeli sebidang tanah di Bener Meriah.

“informasi beredar dia beli tanah di Bener Meriah, itu tidak benar, bahkan informasi untuk berproyek, tidak ada pengakuan tersangka berproyek, sejauh ini masih digunakan untuk sendiri, ini dari pengakuanya,” kata Kejari didampingi Kasi Pidsus Zainul Arifin,SH.

“Kami akan terus dalami, apakah uang ini ada dinikmati oleh Kepala dinas atau pihak-pihak lain, tidak tertutup kemungkinan akan terungkap pada persidangan,” tutup Nislianudin.

Atas perbuatanya itu, AR dijerat dengan Pasal 3 dan pasal 8 Undang undang nomor 31 tahun 1999 Jo. UUD nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ancaman hukuman pidana maksimal 20 tahun dan minimal 3 tahun penjara dan denda maksimal Rp1 Miliar minimal Rp200 juta.(KG31)

Kabargayo.com menerima kiriman artikel dari pembaca, kirim ke email: beritagayo@gmail.com dengan biodata diri.

Related posts