HIS Lapor Dugaan Pelanggaran UU No 10 Tahun 2016 ke Panwas Bener Meriah

Ketua HIS, Ady Hamdani menyerahkan laporan tertulis pada ketua Panwaslih Bener Meriah, Khairul Akhyar

REDELONG : Lembaga Haighland Society ( HIS ) Kabupaten Bener Meriah datangi Kantor Panwaslih Bener Meriah Senin ( 24/10 ), kedatangan mereka guna untuk melaporkan oknum KIP yang diduga telah melanggar Undang undang nomor 10 tahun 2016.

Sebelum mendatangi kantor Panwaslih, lembaga HIS juga sempat meminta surat izin akan melakukan orasi ke  KIP Bener Meriah dari Polres Bener Meriah, namun Polres Bener Meriah tidak bisa mengeluarkan pada hari itu karena dalam mengeluarkan izin  melakukan orasi harus tiga hari sebelum aksi baru bisa mengeluarkan izin.

Sebelumnya,  Ketua lembaga HIS Ady Hamdani yang didampingi juru bicara HIS Yuzmuha dan Ketua Laskar Merah Putih Sutrisno yang dikawal beberapa Satgas Laskar Merah Putih, serta Ketua Pembela Tanah Air ( PETA ) Radinal Sagita dan beberapa anggotanya mendatangi kantor KIP Bener Meriah guna untuk melakukan audensi terkait Pelanggaran UU nomor 10 tahun 2016 yang diduga di lakukan oknum KIP.

Namun pada saat itu Ketua KIP dan seluruh komisioner sedang melaksanakan sosialisasi tentang anggaran Pilkada di Mess Pemda Bener Meriah, akhirnya rombongan ketiga lembaga tersebut mendatangi Sentra Gakkumdu yang berkantor di kantor Panwaslih Bener Meriah setelah mendengar arahan dari pihak keamanan Polres Bener Meriah.

Dalam audensi sekaligus menyampaikan laporan, HIS  terkait pelanggaran UU nomor 10 tahun 2016 tentang penerimaan dan perekrutan PPK dan PPS yang diduga dilakukan oknum KIP Bener Meriah, lembaga ini mengatakan kalau mereka mempunyai alat bukti  yang kuat  yang akan di serahkan pada Sentra Gakkumdu Bener Meriah .

” Kami sebagai masyarakat meminta Pelanggaran terhadap UU nomor 10 tahun 2016 yang di lakukan oknum KIP yang kami duga dilakukan mereka dengan secara  sengaja harus di proses dan di  selesaikan secara hukum sesuai peraturan yang berlaku” ujar Yuzmuha juru bicara  HIS.

” Kami  telah mengantongi bukti yang kuat, atas keterlibatan oknum KIP tersebut dalam penerimaan dan perekrutan PPK dan PPS, selain itu juga kami juga telah menyertakan alat bukti berbentuk rekaman ” kata Yuzmuha menambahkan.

Sementara itu Sutrisno Ketua laskar Merah Putih sekaligus salah satu Bakal Calon Wakil Bupati Bener Meriah meminta penjelasan terkait mekanisme dan aturan apa yang di pakai dalam verifikasi faktual syarat perbaikan Bapaslon independen, ia mengaku setelah pleno verifikasi faktual mereka merasa dirugikan.

“Karena dalam PKPU terkait verifikasi faktual tahap perbaikan sudah jelas mengatakan, apabila syarat dukungan KTP yang kurang dalam verifikasi faktual perbaikan harus dikali dua jumlah kekurangan pada tahap pertama verifikasi faktual , namun kami melihat yang dilakukan KIP hanya mengambil 50 persen saja. Dimana pada verifikasi faktual kami hanya kekurangan 44 dukungan dan harus memenuhi 80 dukungan pada syarat perbaikan sehingga kami pontang penting mengumpulkan syarat KTP dukungan hingga mencapai hampir 400 lembar poto kopy KTP “ujar Sutrisno.

 

“Bagaimana demokrasi di Bener Meriah ini bisa di wujudkan kalau lembaga penyelenggara dan pengawas melakukan persekongkolan dan kong kali kong melanggar aturan  yang berlaku untuk Pilkada. Maka kami kwatirkan apabila hal itu tidak di selesaikan secara hukum maka Pilkada 2017 akan melahirkan pemimpin yang ” kacangan” dan menyisakan Pemilu yang bua busuk”ujar Ady Hamdani ketua HIS.

Pihaknya berharap dalam Pilkada kali ini benar-benar diselenggarakan dengan jujur adil dan tentunya aman, dan nyaman, “Agar Pilkada ini melahirkan pemimpin yang berkualitas, berintigeritas, dan bermartabat. Bukan hanya melahirkan pemimpin yang kemudian tersakut dengan hukum” Tegas Ady Hamdani ketua HIS.

Sementara menyikapi laporan mengenai pelanggaran yang disampaikannya HIS, Sentra Gakkumdu akan melakukan  tindakan setelah penetapan Bapaslon menjadi calon kata Kasat Reskrim polres Bener Meriah yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.

Hal senada juga di sampaikan Kasi Pidum Kejari Bener Meriah, ” Sentra Gakkumdu terdiri dari tiga institusi yaitu Kepolisian yang menyelidiki dan Kejaksaan yang mengolah untuk menentukan kasus tersebut dan Panwaslih sebagai penerima laporan, untuk itu kami sangat berterimakasih pada masyarakat yang mendukung Sentra Gakkumdu salah satunya yang dilakukan pada hari ini dengan melaporkan, namun kami tidak mau  memeroses laporan tanpa bukti yang relatif,  Kami bekerja dengan bukti bukan katanya katanya. Papar Kasi Pidum Kardono, SH.

 

Khairul Akhyar ketua Panwaslih Bener Meriah, mengatakan Sentra Gakkumdu siap melakukan tugas setelah penetapan calon, “Pada saat kandidat telah resmi menjadi calon maka Sentra Gakkumdu akan memainkan peran masing masing” tutur Khairul Akhyar.

Sementara itu,  ketua PETA Bener Meriah Radinal Sagita mengatakan “Kami dari Pembela Tanah Air siap mendukung dan mengawal lembaga penyelenggara dan pengawas Pilkada, karena kami berharap Pilkada di Bener Meriah berlangsung aman, nyaman, dan tertib. Apa bila penyelenggara bekerja sesuai dengan rel, namun kalau lembaga penyelenggara dan pengawas bekerja di luar rel tentunya kami tidak mungkin mengawal,  kan tidak mungkin kami membela yang berbuat salah”  ujar Radinal ( Gona )

____________

Ralat: Terjadi kesalahan judul pada berita diatas, yang sebelumnya tertulis: “Diduga Oknum KIP dan Panwaslih “Bermain Mata” HIS Lapor ke Sentra Gakkumdu”Seharusnya tertulis: HIS Lapor Dugaan Pelanggaran UU No 10 Tahun 2016 ke Panwas Bener Meriah”  Dengan demikian kesalahan tersebut telah diperbaiki. 

Harap berkomentar dengan sopan dan tidak menyinggung SARA, Kami tidak bertanggung jawab dengan komentar anda!