Diduga Kepala Desa Paya Beke Kutip Biaya Kartu BPNT, Warga Adukan ke DPRK

  • Whatsapp
Perwakilan warga Desa Paya Beke, Kecamatan Silih Nara melaporkan dugaan kutipan dana biaya kartu BPNT ke dewan. (foto-KG45)

Kabargayo.com, Takengon; Suheri diduga salah satu korban pungutan liar kepala Desa Paya Beke, mendatangi gedung perwakilan rakyat bersama Budiman dan Ibrahim. Dirinya (Suheri-red) mengadukan sikap Saiful Efendi selaku kepala desa yang dituding telah mengutip secara liar dana senilai Rp 100 ribu perorang, untuk mendapatkan kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Masalah ini menurut Suheri dan Budiman telah berlarut-larut penanganan di tingkat kecamatan, artinya sejauh ini belum selesai. “Sampai hari ini belum selesai. Kami keberatan pungutan itu dan sangat memberatkan sebagai penerima kartu BPNT,” ujar Suheri didepan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat, Fauzan dan Ismail AS.

Dana ini menurut Suheri telah diberikan dalam bulan suci ramadan lalu dan dirinya juga sudah menerima bantuan BPNT dalam bentuk barang (Beras dan Telor-red). Namun sampai saat ini pihaknya belum mau menerima atas kutipan biaya untuk mendapatkan kartu tadi.

“Bantuan telah kami terima, namun kami belum puas dengan kutipan yang dilakukan oleh kepala kampung, Paya Beke itu. Dan setahu kami untuk kartu tidak ada biaya apapun,” ujar Suheri didampingi Budiman, sambil mengatakan memberikan uang (kartu BPNT) kepada sektaris desa bernama Muhammad Al Amin.

“Sepengetahuan kami tidak ada sepeserpun biaya pengurusan kartu. Apalagi kartu itu itu dikeluarkan dari dinas Sosial kabupaten,” ujar Budiman yang sedikit mengerti tentang prosedur.

Puluhan masyarakat sebelum mendapatkan kartu BPNT sangat kecewa, apalagi ada kalimat “Kalau ngak kasih ya ngak ku urus,” kata Budiman dan Suheri menirukan ucapan Saiful Efendi terkait kartu BPNT tadi.

“Begitu ucapan Saiful efendi terhadap puluhan warga, sebelum menerima kartu BPNT tadi,” ujar Suheri dengan nada sedikit khawatir. Dan menurut Suheri ada sekitar puluhan warga yang menerima kartu BPNT.

Politisi Partai PPP, Fauzan sebagai anggota DPRK menyahuti laporan warga Silih Nara, jika benar hal tersebut sangat mengecewakan sikap apalagi disaat wabah corona menimpa secara global. Menurut Fauzan, kepala pemerintahan terkecil (kepala desa-red) mesti mengayomi dan membantu warga yang tengah dalam kesulitan saat ini.

“Perbuatan melakukan kutipan liar sama sekali tidak dibenarkan. Dan biaya pengurusan sudah ada didesa bukan dikutip dari warga,” ujar Fauzan.

Lain itu, Ismail juga mengatakan, dijaman sekarang kutipan liar sama sekali tidak dibenarkan oleh siapapun, apapun dalilnya. “Tidak dibenarkan kutipan liar dengan dalil apapun. Dan kartu itu tidak pakai biaya apapun,” kata Ismail AS politisi Partai Aceh. (KG45)

Kabargayo.com menerima kiriman artikel dari pembaca, kirim ke email: beritagayo@gmail.com dengan biodata diri.
  • Whatsapp

Related posts