Deadlock Sidang Pembahasan RKA-RA APBK Bener Meriah, ini Himbauan Plt. Gubernur Aceh

TAKENGON: Menanggapi terkait polemik Deadlocknya sidang pembahasan RKA – RA APBK tahun 2019, di Kabupaten Bener Meriah, Plt gubernur Aceh, Nova Iriansyah saat ditanya wartawan menghimbau para pihak yakni DPRK dan Pemerintah Bener Meriah untuk tetap membuka ruang musyawarah.

“Dalam wilayah politik, tidak boleh ada jalan buntu, kala ada perbedaan itukan biasa, saya menghimbau terutama kepada DPRK dan Pemerintah Bener Meriah untuk dimanfaatkan sisa waktu untuk bermusyawarah lagi”ujarnya, Jumat (30/11/2018), yang belum sepakat menurut Nova sepanjang masih bisa dikomunikasikan pada saatnya semua bisa diselesaikan.

Ia juga menjelaskan sebenarnya fenomena ini terjadi di seluruh kabupaten kota bahkan di provinsi, khusus untuk provinsi misalnya adanya saling pengertian dan adanya saling menghargai para pihak sehingga tahun ini lebih cepat dan tepat waktu “Nah, kalau provinsi yang 17 trilyun saja mampu kita lakukan seperti itu, masak kabupaten Bener Meriah tidak mampu”ungkapnya.

“Saya pikir waktu masih ada, saya sudah bicara dengan Plt. Bupati Bener Meriah kemudian saya sudah menelpon berapa anggota dewan untuk membuka ruang pembahasan lagi, kuncinya ruang pembahasan itu jangan ditutup walaupun masih berbeda yang penting bisa duduk bersama”jelas Nova.

Pihak provinsi yang mempunyai unsur pembinaan kepada kabupaten kota, yang segaris antara pemerintah Aceh dan Pemerintah Bener Meriah” Di DPRK itu orangnya beragam, wawasannya juga lebih beragam, mungkin Pemerintah Kabupaten Bener Meriah sedikit lebih luwes untuk membuka ruang. Saya masih yakin kesepakatan bisa terjadi dan sekaligus menghimbau mudah-mudahan tidak ada jalan buntu. Saya himbau semua pihak saling mengalah supaya kesepakatan bisa terwujud”harapnya.

Saat ditanya adanya kemungkinan Perbub, Nova menegaskan itu kewenangan Bupati, “Perbub itu kewenangan bupati, saya tidak bisa mengintervensi hal tersebut, namun saya menghimbau hindari Perbub, karena banyak sekali konsekwensi dari Perbub”tegasnya.

Menurutnya, Perbub juga tidak mencerminkan budaya musyawarah, “Memang kalau tidak ada jalan keluar lain dan waktu habis itu memang harus Perbub itu Katup pengamannya, hal-hal ini sebaiknya dihindari”pungkas Plt. Gubernur Aceh itu. (Arsadi)

Harap berkomentar dengan sopan dan tidak menyinggung SARA, Kami tidak bertanggung jawab dengan komentar anda!