Datangi DPRK, Warga Adukan Program Gagal Reje Kuyun Hingga Anggaran Diduga Ilegal

Puluhan Masyarakat Kampung Kuyun, Kecamatan Celala, Aceh Tengah, saat audiensi dengan DPRK (photo/Kabargayo)

Kabargayo.com, Takengon: Puluhan masyarakat Kampung Kuyun, Kecamatan Celala, Aceh Tengah geruduk gedung DPRK setempat, mereka mempertanyakan sejumlah ulah Reje Yaser Arafat duduga merugikan masyarakat.

Dalam audiensi dengan perwakilan rakyat itu, mereka menyampaikan surat mosi tidak percaya kepada Reje Kampung Kuyun, Yaser, Kamis 20 Januari 2022.

Read More

Puluhan masyarakat itu diterima oleh lintas Komisi di Aula DPRK Aceh Tengah, mereka mengadukn beberapa program dituding gagal di kampung tersebut. Antaranya, Program Desa Wisata Bambu tidak berjalan karena tidak dilakukan koordinasi yang baik. Sebelumnya dibangun objek wisata bambu namun karena tidak didukung masyarakat objek wisata tersebut jadi hancur.

Objek wisata Kampung kuyun (Photo/Kabargayo)

“Dulu reje berjanji mengganti uang sewa, Rp3 juta. Seharusnya bisa saya menanam padi setahun dua kali di lahan tersebut,” kata pemilik tanah.

Dipaparkan oleh warga, di Kampung Kuyun ada oknum yang sengaja menyebar isu provokasi dan intimidasi di Media Sosial (Medsos) sehingga antar warga saling mencurigai.

“Oknum tersebut menyatakan perintah langsung dari Reje Kampung,” ungkap Munawardi, perwakilan warga dihadapan anggota DPRK Aceh Tengah.

Diungkap Munawardi, program beras Kuyun yang digadang-gadang berhasil itu hanya pencitraan di media sosial.

Demikian juga dengan swalayan, yang lahannya dibeli dan dibangun permanen namun isi mini marketnya tidak ada. Mesin pencacah plastik, ditempatkan dilahan milik warga.

Warga juga menduga anggaran kampung tahun 2021 merupakan “temuan” (illegal) karena ada Kaur yang belum dikeluarkan Surat Keputusan oleh Camat ikut menandatangani dokumen. Hal nya dengan SK Rakyat Genap Mufakat (RGM).

“Satu pertanyaan saya, apakah sah yang belum ada SK nya menandatangni dokumen,” tanya Munawardi kepada pihak DPMK Aceh Tengah yang hadir.

Jelas Munawardi, pemilihan Kaur dilaksanakan pada bulan Juni, sedangkan Februari sudah menandatangani APBK Kampung.

Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang, menyatakan akan mengumpulkan data terlebih dahulu. Atas laporan masyarakat seharusnya diklarifikasi langsung oleh Reje Kampung Kuyun.

Namun, atas ketidakhadiran Reje Kuyun di ruang sidang DPRK Aceh Tengah, Camat Celala menyatakan telah berkomunikasi. Alasan reje tidak hadir karena surat baru diterima dan ada acara di kampung. “Kalau punya dokumen lengkap, kenapa hari ini tidak bisa hadir,” ujar Yusri Johan.

Disampaikan Ketua Komisi A, bahwa dengan adanya surat mosi tidak percaya berarti pemerintahan kampung tergangu.

“Satu sisi, kami mengapresiasi adanya giat pariwisata di Kampung Kuyun, seperti festival durian dan Desember Kopi,” kata M. Sahrul.

Atas ketidakhadiran reje kampung, DPRK Aceh Tengah akan kembali menyurati Reje kampung Kuyun yang sudah dua kali mangkir dari undangan lembaga legislatif tersebut.

DPRK Aceh Tengah meminta pihak terkait membawa dokumen APBK Kampung Kuyun tahun 2017-2021. “Reje sudah dua kali mangkir dari panggilan DPRK,” tukas Muklis anggota Komisi A. (KG31)

Related posts