BPK RI Periksa Kendaraan Dinas Pemda Bener Meriah

REDELONG :  Guna untuk memastikan keberadaan aset negara berupa kendaraan roda 2,4 dan 6, Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) perwakilan Aceh, melakukan pemeriksaan aset kendaraan Dinas di Kabupaten Bener Meriah. Selasa ( 23/4/2019 ) di halaman belakang  Kantor Bupati setempat.

Menurut Kepala bidang  ( Kabid ) aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset ( DPPKA ) Bener Meriah Andi Suroso, SE kepada media ini menjelaskan, pengumpulan  kendaraan dinas diseluruh instansi yang ada di Kabupaten Bener Meriah adalah merupakan tindak lanjut dari permintaan BPK RI perwakilan Aceh sesuai dengan surat nomor : 08/terinci BM/04/2019 tanggal 22 April 2019 tentang permintaan untuk pengumpulan kendaraan roda 2,4,6 milik pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah guna untuk dilakukan pengujian keberadaan dan fisik.

Lebih lanjut Kabid Aset itu menyebutkan, pemeriksaan terhadap aset berupa kendaraan milik Pemda Bener Meriah akan berlangsung selama 2 hari, dimana pada hari ini akan dilakukan pengecekan pada roda 4 dan roda 6. Sementara untuk roda 2 akan diperiksa besok.

Andi Suroso merincikan, untuk kendaraan roda 4 kabupaten Bener Meriah memiliki 191 unit  yang tersebar di seluruh instansi bahkan 4 unit di pinjam pakaikan kepada instansi vertikal. Sedangkang roda 6 sedikitnya ada 42 unit dan untuk roda 2 mencapai 1199 unit.

Dia juga menjelaskan, ada beberapa kendaraan yang tidak ada BPKB diantaranya kendaraan roda 2 sebanyak 90 unit, roda 4  sebanyak 81 unit, dan roda 6 sebanyak 23 unit.

” Terkait dengan kendaraan yang tidak ada BPKB, kami sendiri tidak tau karena bisa jadi itu masih ada kaitan dengan provinsi “, ulas Andi Suroso.

Andi Suroso juga menuturkan, sejauh ini ada beberapa dinas yang telah melaporkan kondisi kendaraan dinas tersebut sudah tidak layak lagi, seperti kendaran mobil dinas BK 7 Y, BL 162 Y, BL 168 Y, dan BL 205.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset ( DPPKA ) Bener Meriah Suhada, SE. MM  mengapresiasi BPK yang melakukan pemeriksaan tersebut.

” Kita apresiasi apa yang dilakukan BPK untuk mengecek aset negara itu, karena dengan adanya pemeriksaan ini  selain kita dapat mengetahui keberadaan kendaraan tersebut juga kita dapat melihat kondisi rilnya “, ucapnya.

Kadis Keuangan itu Berharap, kedepan setiap  kendaraan milik Pemda harus ditempel stiker yang menunjukan bahwa kendaraan tersebut adalah aset negara bukan milik pribadi. Hal itu bertujuan agar tidak ada lagi kendaraan dinas yang disulap memakai plat warna hitam.  Untuk stiker itu sendiri sudah ada dianggarkan. ( Gona )

Harap berkomentar dengan sopan dan tidak menyinggung SARA, Kami tidak bertanggung jawab dengan komentar anda!