BKPP Bener Meriah Dicecar Pertanyaan Menyangkut Mutasi dan Pegawai Nongkrong di Cafe

  • Whatsapp

REDELONG : Mutasi pejabat di lingkungan jajaran Pemerintahan daerah ( Pemda ) Kabupaten Bener Meriah, pasca hari Raya idul Fitri 1440 H, mendapat sorotan dari anggota DPRK Bener Meriah. Dewan menilai banyak kesalahan penepatan pejabat pada jabatannya dilakukan oleh tim Baperjakat.

Pasalnya, selain adanya pejabat yang pangkatnya lebih tinggi menjadi bawahan pejabat yang lebih rendah pangkatnya, juga penempatan posisi pejabat tidak sesuai dengan disiplin ilmunya.

Read More

Sebagai contoh, Kabag hukum ditempati pejabat yang bukan sarjana hukum, dan pejabat yang latar belakang pendidikan kepamongan namun tidak ditempatkan pada posisi yang seharusnya. Hal itu dipertanyakan Darwinsah wakil ketua DPRK Bener Meriah kepada BKPP Bener Meriah pada hari kedua rapat nota perhitungan anggaran tahun 2018. Rabu 17 Juli 2019 di ruang sidang DPRK setempat.

Dalam sidang tersebut Darwin bertanya kepada Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan ( BKPP) kabupaten Bener Meriah, Muhammad Ja’far yang didampingi sekretarisnya Kamaluddin dan beberapa stafnya, kalau menempatkan pejabat itu tidak mengacu kepada prioritas prestasi yang dimilikinya untuk apa dilakukan peningkatan prestasi pengawai.

” Ngapain dilakukan peningkatan prestasi bagi pegawai, toh yang berprestasi dan yang memiliki skill aja tidak diberdayakan “, cetus Darwinsah.

Katanya lagi, kalau hal itu terus terjadi ia tidak perlu lagi menuntut kedisiplinan maupun kreativitas pegawai karena yang berprestasi pun tidak dianggap.

” Seharusnya, Sekda melalui BKPP sebagai perpanjangan tangan para pejabat untuk mengayomi dan menempatkan pada jabatan yang wajar mereka terima, bukan sebaliknya malah menempatkan mereka pada tempat yang tidak sesuai dengan keahlian mereka ” sebut Politisi Golkar itu.

Begitu juga dengan Sarbinari anggota DPRK lainnya, juga menyayangkan keputusan Baperjakat Bener Meriah dalam mutasi tersebut.

Menurutnya, ASN itu punya aturan tersendiri untuk dimutasi ” Kalau menjadi Legislatif, Bupati, Gubernur, bahkan Presiden bisa saja dari tamatan sekolah apapun asal memenuhi syarat, namun kalau ASN mereka sudah ada aturan “, tegasnya.

Sarbinari sempat mempertanyakan, sebenarnya ketua Baprjakat itu siapa? Politisi Partai Aceh itu berharap kedepan dalam melakukan mutasi hendaklah berkoordinasi agar jangan yang seharusnya menjadi kepala dinas malah menjadi staf.

Sedangkan menurut anggota DPRK lainnya Tgk. Muhammad Amin, pihak BKPP harus berkoordinasi dengan satpol PP guna untuk menertibkan pegawai yang nongkrong di cafe pada jam kerja.

” Saya sering melihat para pegawai, dan dia seolah-olah tidak mau tahu kami ini anggota DPRK sehingga tanpa enggan mereka semaunya nongkrong dan karoke di cafe pada saat jam kerja “, tuturnya.

Tgk. Min juga menanyakan, sejauh ini apakah sudah dilakukan evaluasi berapa kebutuhan PNS di daerah ini. Agar jangan sempat terjadi lagi seperti tahun lalu ketika Pemerintah Pusat sudah membuka kesempatan penerimaan PNS malah daerah tidak siap.

” Pemda bener meriah harus sigap terkait penerimaan PNS, karena saat ini banyak anak-anak kita yang sudah tamat SI bahkan S2 belum mendapatkan bekerja, tentunya dengan adanya penerimaan CPNS mereka dapat mencobanya ” pinta Tgk. Min.

Menyikapi pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan anggota banggar DPRK Bener Meriah itu, Muhammad Ja’far Kepala BKPP Bener Meriah menyebutkan, ada tiga hal yang harus diingat dan diperhatikan oleh pejabat yaitu, loyalitas, integeritas dan kualitas.

Loyalitas terhadap pimpinan, dan integritas serta kualitas menjadi ukuran oleh pemimpin menempatkan pejabat. Untuk itu kalau tidak mendapatkan jabatan maka perlu mengevaluasi dan introspeksi diri untuk meningkatkan prestasi kedepannya. Kata Muhammad Ja’far.

Lanjutnya, pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan dan Satpol-PP terkait dengan menertibkan pegawai yang keluyuran pada jam kerja. Tegas Kepala BKPP yang baru dilantik pasca Idul Fitri itu. ( Gona )

  • Whatsapp

Related posts