Bener Meriah Gelar FGD Terkait KLHS dan RDTR

  • Whatsapp

REDELONG : Pemerintah daerah ( Pemda ) Kabupaten Bener Meriah, melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman ( PUPKP) gelar Forum Group Discussion ( FGD ) terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ) serta Rencana Detail Tata Ruang ( RDTR ). Selasa ( 6/8/2019 ) di Aula Kantor Bupati Bener Meriah.

Dalam laporanya Kepala Dinas PUPKP Bener Meriah, Mahyuddin, ST, MM menyampaikan, FGD terkait Kajian Lingkungan Hidup startigis ( KLHS ) dan Rencana Detail Tata Ruang ( RDTR ) Simpang Tiga Redelong dalam rangka mengali isu-isu strategis di ibu kota Kabupaten Bener Meriah ini.

Read More

Lanjutnya, adapun peserta FGD yang dilaksanakan hari ini sebanyak 100 peserta yang terdiri dari, unsur dinas, badan kantor, LSM, organisasi, Camat, Mukim, Reje Kampung dan Unsur dari PDAM, PLN, Telkom dan KPH wilayah 1,2 dan kegiatan ini akan berlangsung selama dua hari yakni 6-7 Agustus 2019, Papar Mahyuddin.

Dia menerangkan, proses penyusunan rencana detail tata ruang Simpang Tiga Redelong ibu kota Kabupaten Bener Meriah telah melalui proses yang sangat panjang, yaitu sejak tahun 2014 melalui Anggran Bappeda Aceh dan dilanjutkan Anggaran Bappeda Bener Meriah pada tahun 2016.

Pada tahun 2018 Pemda Bener Meriah melalui Dinas PUPKP melakukan finalisasi dan tindak lanjut terhadap dokumen RDTR Simpang Tiga Redelong sebagai ibu kota Kabupaten Bener Meriah. Pada tahun 2019 ini, merupakan tahapan penyusunan KLHS RDTR Simpang tiga redelong untuk mendukung dan sebagai salah satu syarat dalam penyusunan RDTR yang wajib untuk disysun. Ulas Mahyuddin.

Sementar itu, mewakili Bupati Bener Meriah Tgk. H. Sarkawi Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Abdul Muis, ST, MT, menyampaikan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan RDTR Kota Simpang Tiga Redelong Ibukota Kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu syarat yang harus dilaksanakan.

Adapun yang menjadi dasar dan pedoman yaitu Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup khususnya pasal 14, Permen Lingkungan Hidup No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS, dan PP No. 15 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang kemudian Hasil Perencanaan Tataruang (UUPR no. 26/2007, kata Abdul Muis menjelaskan.

Untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan RDTR Kota Simpang Tiga Redelong perlu disampaikan, “Bahwa proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Simpang Tiga Redelong Ibu kota Kabupaten Bener Meriah telah melalui proses yang panjang, sejak tahun 2014 serta ditetapkan Qanun no. 4 tahun tahun 2013, Tentang RT/RW Kabupaten Bener Meriah Tahun 2013”, jelas Asisten II Abdul Muis.

“Dimana sejak ditetapkannya RT/RW Kabupaten Bener Meriah seharusnya telah mendengarkan RDTR untuk seluruh kawasan strategis yang ada di Kabupaten Bener Meriah ini, baik RDTR Tingkat Kecamatan, RDTR Kawan Bencana Gunung Api Burni Telong, RDTR Kawasan Wisata Agrowisata dan lainnya”, terang Abdul Muis

Berdasarkan Peraturan Meteri Lingkungan Hidup no. P21/MenLHK/sekjen/U.1/VII/2012 Tentang Pengecualian Kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan atau Kegiatan berorasi didaerah Kabupaten/Kota yang telah memiliki rencana terbaik tata ruang, pungkasnya.

FGD tersebut berjalan cukup terbuka dan diwarnai penuh saran kritikan dan harapan dari para peserta. ( Gona )

  • Whatsapp

Related posts