Belanja Negara Wilayah Kerja KPPN Takengon Periode Triwulan I Tahun 2019

Oleh: Rusli *

PENDAHULUAN

Setiap tahun pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  Dalam struktur APBN itu terdiri dari dua komponen besar yaitu Pendapatan Negara dan Belanja Negara.

Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri  atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Sedang Belanja Negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas  belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa.

Secara garis besar, Belanja Negara dikelompokkan menjadi beberapa jenis belanja, yaitu:

  1. Belanja Pegawai
  2. Belanja Barang
  3. Belanja Modal
  4. Belanja Bunga Utang
  5. Belanja Subsidi
  6. Belanja Hibah
  7. Belanja Bantuan Sosial
  8. Belanja Lain-Lain
  9. Transfer ke Daerah

Belanja Negara Pada KPPN Takengon

KPPN Takengon merupakan salah satu instansi vertikal di Direktorat  Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. KPPN Takengon selain sebagai satuan kerja yang menerima alokasi dana APBN dalam pelaksanaan tugasnya, juga merupakan Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah (Kuasa BUN-D) yang mempunyai tugas menyalurkan dana APBN kepada seluruh satuan kerja yang menerima alokasi alokasi dana APBN.

Dalam pelaksanaan tugasnya KPPN Takengon menyalurkan alokasi dana APBN dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah. Dalam menyalurkan dana APBN ini, alokasi dana yang tersedia pada KPPN Takengon digunakan untuk membayar Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Bantuan Sosial dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

  1. Belanja Pegawai merupakan kompensasi yang diberikan kepada pegawai pemerintah baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Beberapa contoh belanja pegawai antara lain pembayaran gaji, pembayaran uang makan, pembayaran uang lembur, pembayaran honorarium. 
  2. Belanja Barang merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk pembelian barang atau jasa yang habis pakai serta pengadaan barang yang bertujuan untuk diserahkan kepada masyarakat atau untuk dijual. Secara garis besar belanja barang terdiri dari belanja barang operasional dan belanja barang non operasional. Sebagai contohnya antara lain belanja keperluan perkantoran, belanja bahan, belanja langganan daya dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja pengadaan bahan makanan, belanja jasa dan belanja perjalanan.
  3. Belanja Modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset dan/atau menambah nilai aset  yang memenuhi kriteria yang ditentukan, yaitu melebihi batas minimal kapitalisasi aset dan mempunyai masa manfaat lebih dari setahun. Contoh dari belanja modal adalah belanja pengadaan tanah, belanja pengadaan peralatan dan mesin, belanja pengadaan gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.
  4. Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja dalam bentuk transfer uang atau transfer dalam bentuk barang yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
  5. Transfer ke Daerah dan Dana Desa merupakan pengeluaran negara yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Belanja Bunga Utang, Belanja Hibah, Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain merupakan belanja yang  masuk dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara ( BA BUN). BA BUN merupakan bagian dari eksekusi realisasinya dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan penyalurannya tidak ada dilaksanakan oleh KPPN Takengon.

Realisasi Belanja Triwulan I tahun 2019

Di akhir tahun 2018, KPPN Takengon telah melaksanakan kegiatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan kepada seluruh satuan kerja mitra KPPN Takengon. Dengan jumlah DIPA 52 untuk 42 satuan kerja, total alokasi dana APBN untuk wilayah kerja KPPN Takengon sebesar Rp 1,094 triliun. Alokasi dana ini terdiri dari Rp 532 miliar Belanja Pemerintah Pusat dan Rp 547 miliar untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Untuk wilayah pembayaran KPPN Takengon, realisasi belanja selama triwulan I tahun 2019 mencapai Rp 170  miliar (15,54%) dari total dana APBN sebesar 1,094 triliun. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2018 yang mencapai 13,31% (realisasi sebesar Rp 143,61 miliar dari total alokasi dana sebesar Rp 1,079 miliar), maka capaian triwulan I tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 2,23%.

Rincian realisasi belanja pada triwulan I tahun 2018 adalah sebagai  berikut:

Uraian Pagu Realisasi %
Belanja Pemerintah Pusat 532.235.011.000 72.613.745.250 13.64
Transfer ke Daerah dan Dana Desa 546.915.146.000 70.997.459.000 12.98
Jumlah 1.079.150.157.000 143.611.204.250 13.31

 

Rincian realisasi belanja pada triwulan I tahun 2019 adalah sebagai  berikut:

Uraian Pagu Realisasi %
Belanja Pemerintah Pusat 490.031.619.000 89.619.374.691 18.29
Transfer ke Daerah dan Dana Desa 604.339.119.000 80.480.950.400 13.32
Jumlah 1.094.370.738.000 170.100.325.091 15.54

 

Dari dua komponen besar  realisasi tersebut di atas, untuk tahun 2019 keduanya mengalami peningkatan realisasi dibandingkan tahun 2018. Dari total peningkatan sebesar 2,23% realisasi belanja pemerintah pusat mengalami peningkatan  sebesar 4.65% sedang untuk peningkatan Transfer ke Daerah Dana Desa sebesar 0.34%. Rincian alokasi dana dan realisasi dana untuk periode triwulan I tahun 2019 adalah sebagai berikut:

  • Alokasi Belanja Pemerintah  Pusat pada tahun 2019 sebesar Rp 490 miliar   dengan total realisasi sebesar Rp 89,62 miliar yang terdiri dari:
    • Belanja Pegawai dengan alokasi dana sebesar Rp 263,76 miliar selama triwulan I sudah terealisasi sebesar Rp 56,35 miliar  atau sebesar 21.36%;
    • Belanja Barang dengan alokasi dana sebesar Rp 155,46 miliar selama selama triwulan I sudah terealisasi sebesar Rp 30,27 miliar atau sebesar 19.47%;
    • Belanja Modal dengan alokasi dana sebesar Rp 66,50 miliar selama triwulan I sudah terealisasi sebesar Rp 3 miliar  atau sebesar 4.51%.
    • Belanja Bantuan Sosial dengan total alokasi dana sebesar Rp4,32 miliar selama triwulan I belum ada realisasi.
  • Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 604,34 miliar dengan realisasi sebesar Rp 80,48 miliar yang semuanya  merupakan realisasi Dana Desa, sedang untuk Dana Alokasi Khusus Fisik pada tahun 2019 selama triwulan I belum ada realisasi.

Selanjutnya, jika diperhatikan porsi alokasi dana untuk kebutuhan belanja pegawai mencapai 53.83% dari total alokasi Belaja Pemerintah Pusat. Alokasi ini jauh di atas alokasi dana untuk kebutuhan Belanja Barang (31.72%), Belanja Modal (13.57%) dan Belanja Bantuan Sosial  (0.88%). Hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana APBN untuk wilayah kerja KPPN Takengon sebagian besar adalah untuk memenuhi kebutuhan Belanja Pegawai.

Untuk Tahun Anggaran 2018, selama periode triwulan I realisasi belanja mencapai Rp143,611 miliar atau mencapai 13,31% dari total alokasi dana sebesar Rp 1,079 triliun. Rincian alokasi dana dan realisasi dana untuk periode triwulan I tahun 2018 adalah sebagai berikut:

  • Alokasi Belanja Pemerintah  Pusat pada tahun 2018 sebesar Rp 532 miliar   dengan total realisasi sebesar Rp 72,61 miliar yang terdiri dari:
    • Belanja Pegawai dengan alokasi dana sebesar Rp278,40 miliar selama triwulan I sudah terealisasi sebesar Rp 49,24 miliar  atau sebesar 17,69%;
    • Belanja Barang dengan alokasi dana sebesar Rp157,63 miliar selama selama triwulan I sudah terealisasi sebesar Rp20,99 miliar atau sebesar 13,32%;
    • Belanja Modal dengan alokasi dana sebesar Rp93,44 miliar selama triwulan I sudah terealisasi sebesar Rp2,39 miliar  atau sebesar 2,55%.
    • Belanja Bantuan Sosial dengan total alokasi dana sebesar Rp2,77 miliar selama triwulan I belum ada realisasi.
  • Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 549,92 miliar dengan realisasi sebesar Rp 71 miliar  yang terdiri dari Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus Fisik.

Secara ringkas perbandingan realisasi dana APBN selama triwulan I antara Tahun Anggaran 2019 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

URAIAN TAHUN ANGGARAN 2019 TAHUN ANGGARAN 2018 Naik/ Turun
Alokasi Realisasi % Alokasi Realisasi %  
Belanja Pegawai 263.76 56.35 21.36%         278.40              49.24  17.69% 3.68%
Belanja Barang 155.46 30.27 19.47%         157.63              20.99  13.32% 6.16%
Belanja Modal 66.50 3.00 4.51%           93.44                2.38  2.55% 1.96%
Belanja Bantuan Sosial 4.32 0.00%             2.77                    –    0.00% 0.00%
TOTAL 490.04 89.62 18.29%         532.24              72.61  13.64% 4.65%

 

Melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-66/MK.05/2019 tanggal 22 Januari 2019 Hal Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menginstruksikan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seluruh Kementerian Negara/Lembaga guna mendukung peningkatan kualitas kinerja dan kualitas pelaksanaan anggaran serta dalam rangka optimalisasi peran belanja pemerintah pusat dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa untuk periode triwulan I Tahun Anggaran 2019 prosentase realisasi belanja pemerintah pusat mengalami kenaikan pada setiap jenis belanja dengan akumulasi secara keseluruhan mencapai 4,65%.

Kenaikan realisasi ini merupakan salah satu indikator keberhasilan penerapan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan dengan baik oleh seluruh satuan kerja. Kepatuhan satuan kerja dalam merealisasikan belanja secara tepat waktu dan tidak menumpuk di akhir tahun.

Sebagai informasi bahwa target untuk tingkat serapan (realisasi anggaran) untuk Tahun Anggaran 2019 adalah 90% dengan rincian pada masing-masing triwulan adalah triwulan I sebesar 15%, triwulan II sebesar 40%, triwulan III sebesar 60% dan triwulan IV sebesar 90%.

Berdasarkan data yang tersaji dapat dilihat bahwa tingkat realisasi anggaran pada KPPN Takengon pada triwulan I Tahun 2019 berada di atas target nasional ( realisasi sebesar 18,29% dari target 15%). Namun demikian, walaupun secara keseluruhan realisasi belanja pemerintah pusat mengalami peningkatan, namun yang menjadi catatan dan tugas dari KPPN Takengon dan seluruh satuan kerja terkait masih rendah dan lambatnya penyerapan atau realisasi dari Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial.

Untuk Belanja Modal misalnya, selama triwulan I Tahun Anggaran 2019 tingkat realisasinya  hanya sebesar Rp3 miliar dari total alokasi sebesar Rp66,50 miliar (4,51%). Hal ini menjadi tugas rumah tersendiri untuk segera dicari penyebab sekaligus solusi penyelesaian agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

* Penulis adalah Kepala KPPN Takengon Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Direktorat Jenderal  Perbendaharaan Kementerian Keuangan

——————————-

Daftar Pustaka

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Surat Menteri Keuangan Nomor S-66/MK.05/2019 tanggal 22 Januari 2019 Hal Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019

Online Monitoring SPAN

 

Harap berkomentar dengan sopan dan tidak menyinggung SARA, Kami tidak bertanggung jawab dengan komentar anda!