Aturan Tentang Getah Pinus Dinilai Keliru, Pengusaha Getah dan Sopir Truk “Meradang”

  • Whatsapp
Suasana audiensi dengan pihak terkait membahas tentang getah pinus dan aturan Gubernur Aceh serta Peraturan Bupati Aceh Tengah (Photo/Kabargayo)

KABARGAYO.COM, Takengon; Pengusaha getah pinus dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) datangi gedung DPRK Aceh Tengah minta Pemerinta Aceh cabut intruksi terkait moratorium penjualan getah pinus keluar wilayah Aceh

Intruksi Gubernur Aceh itu bernomor 03/INSTR/2020 tanggal 20 maret 2020, masa menilai, aturan tersebut sangat menyengsarakan akibat tidak beroperasinya angkutan truk lokal keluar daerah lantaran pengusaha getah di Takengon hanya menjual ke pabrik yang ada di Kute Baru Linge.

Read More

Aturan yang sama turut dikeluarkan Bupati Aceh Tengah nomor 13 tahun 2020 tertanggal 03 April 2020 tentang larangan membawa komoditi bahan mentah getah pinus keluar daerah Kabupaten Aceh Tengah.  

Dalam Perbup itu di Pasal ke 3 ayat 1 dan 2 menyebutkan, pemerintah Kabupaten melarang setiap orang dan atau perusahaan badan hukum membawa getah pinus keluar daerah sebelum diolah menjadi bahan jadi dan/atau bahan setengah jadi. Untuk mengeluarkan getah pinus dari Kabupaten Aceh Tengah harus mendapat rekomendasi dispensasi yang dikeluarkan Bupati.

“Kami pihak angkutan merasa dirugikan atas aturan ini, mohon Intruksi Gubernur Aceh dan Perbup Bupati Aceh Tengah itu ditinjau ulang bila perlu mohon dicabut,” kata Ketua Organda Aceh Tengah Juna saat Audiensi dengan DPRK dan pihak terkait.

Sementara itu, pengusaha getah PT Sara Sara Hasanudin mengatakan, Intruksi Gubernur Aceh itu dikeluarkan tanpa konsultasi dengan lintas sektor. Pihaknyasangat mendukung apbila ada aturan untuk kemakmuran masyarakat dan pembangunan daerah.

“Kami sudah kontrak lima tahun yang lalu dengan pihak luar, dan kami saat ini berhutang dengan mereka, lalu tiba tiba ada intruksi ini, kami menilai aturan ini tidak disosialisasikan sebelumnya,” kata Hasanudin.

Pabrik yang ada di Aceh Tengah kata dia, daya tampung terbatas sehingga barang digudang tak tertampung karena tak diijinkan untuk dibawa keluar daerah. lain itu harga beli di Pabrik tersebut diduga beda jauh dengan harga beli diluar daerah. “Mohon ditinjau ulang atau dicabut, supaya sistem ekonomi berjalan dengan baik, sebelum keluar Ingub ini kami merasa nyaman, kalau seperti ini kami merasa dirugikan,” paparnya.

Pertemuan itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Aceh Tengah Arwin Mega dan Ketua serta anggota Komisi C dan B, dihadiri oleh pihak eksekutif, dinas kehutanan, KPH III, Humas Pabrik Getah pinus yang ada di Kute Baru, pengusaha getah dan sopir truk (Organda). (KG31)

Kabargayo.com menerima kiriman artikel dari pembaca, kirim ke email: beritagayo@gmail.com dengan biodata diri.

Related posts