Aryos Nivada Sesalkan Pimpinan DPRA Laporkan KIP Aceh ke Presiden

0
Aryos Nivada (Politikita)

BANDA ACEH: Pengamat politik dan Keamanan Aceh, Aryos Nivada, menyesalkan tindakan gegabah Pimpinan DPRA yang hendak melaporkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh ke Presiden RI Joko Widodo karena dinilai telah menyalahi prosedur dalam pengadaan dan pendistribusian kertas surat suara, segel, tinta dan hologram. Selain itu Aryos menilai pengaduan tersebut sarat dengan kepentingan politis, karena dilakukan jelang Pleno Pengucapan Putusan MK No. 31/PHP.GUB-XV/2017 perihal perkara PHP Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, tanggal 4 April 2017.

“Sikap DPRA yang buru buru hendak melaporkan KIP Aceh adalah sikap gegabah. Kenapa dikatakan gegabah karena sebenarnya isu  hologram itu sudah jauh hari mencuat sebelum pemungutan suara. hal tersebut juga sudah sedari dulu diklarifikasikan sendiri oleh KIP Aceh bahwa tidak benar ada hologram hilang. Melainkan adanya hologram yang kurang dan hal tersebut sudah ditangani sebelum pemungutan suara.” ungkap peneliti jaringan survei inisiatif ini blak blakan.

Aryos menambahkan harusnya bila memang Panwaslih Aceh serius, maka isu itu sedari awal dinvestigasi dan ditelusuri. Namun kini mendadak isu hologram  dimunculkan kembali  jelang Pleno Pengucapan Putusan MK untuk sengketa Pilgub Aceh oleh Panwaslih Aceh bersama DPRA. Jadi kesan yang ditangkap oleh publik. Bahwa pelaporan ke Presiden ini semata merupakan langkah taktis DPRA dalam rangka mengakomodir kepentingan politik pihak tertentu. Kemungkinan besar ada pihak yang menyadari bahwa putusan MK selasa 4 April besok tidak sesuai harapannya. Maka dicari celah lain melalui kekuatan politik di legislatif.

“Itu namanya sikap yang tidak legowo menerima keadaan paska kekalahan di Pilkada 2017”tegas aryos

Menurut Aryos, sasaran utama DPRA jelas adalah menggugat legitmasi penyelenggaraan Pilkada Aceh “ Dengan memunculkan kembali isu hologram. Diharapkan akan ada imej bahwa penyelenggara yaitu KIP Aceh telah melanggar prosedur. Jadi sasarannya adalah Pilkada diulang kembali. Dengan demikian bila pilkada diulang maka akan ada kepentingan politik pihak tertentu  yang diuntungkan dan terakomodir” ujar dosen politik pada Universitas Syiah Kuala ini. (REL)

Komentar Anda
SHARE