Anggaran Mendahului Rp. 6 Miliar akan Dievaluasi, Shabela: “Atau Dibatalkan Semua”

  • Whatsapp
Bupati Aceh Tengah, Drs. Shabela Abubakar (foto-putra gayo)

Kabargayo.com, Takengon; Anggaran mendahului perubahan tahun 2020 senilai, Rp.6 Miliar memang sudah “final” setelah disahkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah, Arwin Mega.

Kini anggaran tersebut ramai dibicarakan masyarakat, pasalnya ditengah pandemi saat ini, anggaran sebesar itu telah melukai hati masyarakat karena dinilai tidak sedikitpun terkait dengan penanganan covid-19.

Read More

Masyarakat meminta pihak “petinggi” daerah berpenghasil kopi itu membatalkan anggaran tersebut. Menyahuti permintaan itu, Bupati Shabela Abubakar kepada Kabargayo.com, (26/4) mengatakan, akan segera membatalkan semua atau sebagian dari anggaran yang telah disahkan oleh lembaga Legeslatif.

Menurut Shabela dari pada berpolemik dan menjadi masalah kemudian hari,”Kita akan mengupayakan membatalkan dana tersebut. Nanti kita lihat apakah semua, atau sebagian dari kegiatan itu. Saya kira tidak semua mendesak, jadi harus kita evaluasi lagi,” terang Shabela.

Menurut bupati yang di usung partai PDI-P dan PAN itu, seperti pengadaan dan pemasangan pompa beserta untuk pendukungnya, senilai Rp.800 juta itu tidak terlalu mendesak, “Saat ini sudah mulai musim hujan. Itu salah satunya,” ujar bupati.

Lain itu menurut orang nomor satu di daerah dingin itu, adalah seperti rehab, pemeliharaan rutin, “Bagusnya di APBK murni nanti kita masukan semua, nanti akan kita rasionalisasikan semua atau kita batalkan semua,” lanjut Shabela.

Menurutnya memang banyak yang tidak urgen dan wajar kalau masyarakat mempertanyakan, apalagi terkait dengan situasi saat ini.

Terlepas dari pernyataan bupati Shabel Abubakar, Sekda Karimansyah saat dikonfirmasi melalui Whatsapp saat ditanya bagimana mekanisme pembatalan apakah harus ada konfimasi awal dari lembaga DPRK. “Kami belum menerima surat, kami dengar ada rencana akan diganti, namun tidak semua kegiatan disetujui,” tulis Karimasyah melalui WhatSapp, (26/4).

Sekda juga menyampaikan sebenarnya antara eksekutif dan Legeslatif sama-sama berwenang, karena belum ditetapkan dalam penjabaran ABPK. Dibahas kembali bersama itu sangat memungkinkan,” kata Sekda Karimansyah.

Namun menurut sekda, ada yang wajib dalam anggaran mendahului itu, “Ada yang wajib, salah satu tambahan biaya prajabat, karena sudah dilaksanakan dan masih berhutang kepada pihak ketiga dan penghasilan tetap aparat kampung serta jalan menuju TPA sampah yang mendesak,” ujar Karimansyah mengakhiri. (putra gayo)

Kabargayo.com menerima kiriman artikel dari pembaca, kirim ke email: beritagayo@gmail.com dengan biodata diri.

Related posts