Ahmadi: Bukti Apapun Tidak Ada Bersama Saya, Namun Saya Akan Kooperatif

JAKARTA: Bupati Bener Meriah, Ahmadi SE, yang kini menjalani pemeriksaan KPK, membantah terlibat dalam pusaran kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018.

Namun demikian, Bupati muda ini mengaku akan akan bersikap kooperatif menjalani pemeriksaan KPK.

“Sampai hari ini OTT, bukan saya menolak bukan juga saya tidak menerima. Tapi bukti apapun tidak ada bersama saya,” kata Ahmadi ketika menjawab wartawan saat tiba di gedung KPK di Jakarta.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya KPK telah menetapkan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah sebagai tersangka kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018, bersama dua tersangka lainnya yakni Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri sebagai tersangka.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan menetapkan 4 orang sebagai tersangka,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (4/7/2018).

Dari kasus yang bermula dari operasi tangkap tangan ini, KPK menduga ada pemberian dari Ahmadi kepada Irwandi sebesar Rp 500 juta bagian dari Rp 1,5 miliar. Uang tersebut diminta Irwandi terkait fee ijon proyek-proyek infrastruktur yang bersumber dari DOKA. Basaria Pandjaitan juga menyebutkan Pemberian kepada Gubernur dilakukan melalui orang-orang dekat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah.

Ahmadi mengaku oleh penyelidik KPK dirinya dicecar 12 pertanyaan, terkait pengajuan Alokasi Dana Otonomi Khusus ketika diperiksa di Polres Aceh Tengah dan Mapolda Aceh.

Bupati Bener Meriah Ahmadi mengungkapkan kebingungannya ketika terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Aceh.

Seperti yang dilansir oleh Kompas.com Ahmadi menceritakan, pada saat itu dia dicegat oleh petugas KPK. Pada pukul 06.00 WIB, ia dibawa ke Polres Aceh Tengah dan kemudian ke Mapolda Aceh untuk menjalani pemeriksaan.

“Sampai di kantor polisi selama tujuh jam saya tidak ditanya apa-apa,” ujar Ahmadi, saat tiba di gedung Merah Putih KPK sekitar Pukul 22.30 WIB, Rabu (4/7/2018).

“Setelah itu, di kantor polisi Aceh saya ditanya, ada 12 pertanyaan namun sangat normatif menyangkut dengan bagaimana proses pengajuan dana alokasi khusus (DAK),” kata Ahmadi.

Ia pun merasa keterangannya belum cukup. Lalu, Ahmadi menanyakan pokok pertanyaan spesifik terkait alokasi dana otonomi khusus. Saat itu, ia bercerita tetap tak diperiksa penyidik.

“Namun, penyidik KPK menyatakan untuk diperiksa di Jakarta di KPK dan sampai hari ini kalau katanya OTT. Bukan saya menolak, juga bukan saya tidak menerima. Tapi bukti apa pun tidak ada bersama saya, namun demikian saya akan kooperatif dalam menjalankan pemeriksaan di KPK”ujar Ahmadi.(Net)

Harap berkomentar dengan sopan dan tidak menyinggung SARA, Kami tidak bertanggung jawab dengan komentar anda!