80 Persen Penyelewengan Anggaran Daerah di Pengadaan Barang Jasa

0

image

BENER MERIAH – Pengadaan barang dan jasa merupakan “wilayah” yang paling dominan terjadi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran keuangan daerah. Jika di presentasikan, 80 persen penyimpangan anggaran terjadi dalam proses pengadaan, hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Inspektorat, Abdul Karim, Selasa (10/5/2016) dalam rapat kerja tindak lanjut temuan inspektorat seluruh kabupaten di Aceh di Bener Meriah.

Ia menyatakan, temuan tersebut merujuk pada temuan Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsubga) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ” penyelewengan banyak ditemukan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan PBJ Pemerintah.

Selain itu, kata Abdul Karim, Korsubga juga menemukan penyelewengan dari hibah bansos dan ditemukan adanya penerima hibah ganda” Begitu juga dengan untuk penerima hibah banyak yang tidak disertai Naskah Penandatanganan Hibah Daerah (NPHD) serta penerima hibah sungkan menyelesaikan laporan penggunaan anggaran”ujarnya. Seraya mengatakan permasalahan ini juga terjadi seluruh di
Indonesia.

Selain itu, dari keterangan Korsubga, ujar Abdul Karim, dalam penggunaan anggaran juga rentan terhadap penyelewengan. Misalnya, pekerjaan/proyek yang tidak sesuai kontrak, pelaksanaan pekerjaan terlambat, penetapan NPHD tidak berdasarkan potensi, lemahnya penegakan hukum terhadap pembayaran pajak dan administrasi pajak pemerintah daerah yang belum tertib.

Kepada  Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) dan Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten dan Kota (SKPK)  Abdul Karim mematuhi aturan penggunaan anggaran sesuai ketentuan berlaku.

Ia juga menekankan kepada Inspektorat Kabupaten dan Kota untuk segera menindaklanjuti hasil temuan di setiap instansi pemerintahan. (Wien Pengembara)

Komentar Anda
SHARE