​Plt Bupati Bener Meriah Buka Evaluasi dan Pembinaan Dana Desa Tahun 2016

0

REDELONG : Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kabupaten Bener Meriah Drs Rusli M Saleh yang didampingi Sekretaris Daerah ( Sekda) Drs Ismarissiska. MM, membuka acara evaluasi dan pembinaan dana desa tahun 2016 di Ruang sidang MPTPTGR Kantor Inspektorat Senin (13/3/2017).
Selain Plt Bupati dan Sekda Bener Meriah acara tersebut turut dihadiri, Asisten I Drs Muklis, Inspektur Inspektorat Bener Meriah Armiya, SE. MM, Kepala DPMK (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung) Drh. Sofiyan, Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Simpang tiga redelong Mulyadi, SH, Camat Bukit Sarahddin, SE, Plt Kepala Dinas Infokom Irmansyah, SSTP, Kabag Humas dan Prototokuler Sukurdi, S. Pd, dan 10 Reje Kampung (Kepala Kampung) Kecamatan Bukit.

Dalam sambutannya Plt Bupati Bener Meriah Drs Rusli M Saleh mengatakan, terkait dana desa untuk tahun ini satu saja kepala desa bermasalah akan maka akan berimbas kepada seluruh desa yang ada di Bener Meriah. Dan kebetulan Reje Kampung ( Kepala Kampung) yang hadir hari ini adalah mewakili orang-orang yang terperiksa ( Reje Kampung).

” Diakhiri masa jabatan saya, (Plt Bupati Bener Meriah) saya ingin melepaskan dalam keadaan WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian) karena Bener Meriah dalam kurun waktu 2 tahun ini mendapatkan WTP, dan jangan gara-gara tidak terperiksa WTP menjadi turun ” kata Rusli M Saleh.

Dia menambahkan, untuk itu kepada pihak penegak hukum baik Kapolres maupun Kejaksaan Bener Meriah kalau ada salah para Reje Kampung mohon dibimbing dan dibina serta koordinasi dengan Pemerintah daerah, namun kalau diminta dan kesalahan yang dilakukan tidak dapat ditoleransi bagi Reje Kampung yang tidak mau dibimbing silakan diproses secara hukum agar mereka yang bersalah tidak besar kepala. Ujar Rusli seraya menambahkan yang paling saya tidak suka dengan orang yang tidak mengakui pemimpin. Untuk itu saya pun tidak inggin terperiksa dimasa akhir jabatan gara-gara dana desa tahun ini.

Sebelumnya dalam laporannya Inspektur Inspektorat Kabupaten Bener Meriah Armiya, SE. MM menyampaikan, sesuai arahan dari Forkopimda 4 hari yang lalu agar diambil masing-masing setiap kecamatan di Bener Meriah 10 orang Reje Kampung terkait akan dilihat pertanggungjawaban dana desa yang dikelola tahun 2016, sekaligus dilihat proyek fisik dilapangan oleh tim dari unsur Kepolisian ( Polres Bener Meriah) Kejaksaan ( Kejari Simpang Tiga Redelong), Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ( DPMK) dan Dinas Pengelola Keuangan dan aset Bener Meriah.” Sebagai gambaran kami sudah melakukan pemeriksaan dilapangan oleh tim auditor pada 28 Kampung ( Desa) dari hasil tersebut sebagai gambaran dari 28 desa ternyata ada sebahagian Kepala desa belum menyiapkan laporan pertanggungjawaban dana desa tahun 2016″ Ungkap Armiya.

Lanjutnya lagi, sebahagian kecil sudah, seperti di Kecamatan Gajah Putih ada 4 desa yang diperiksa sudah bagus pertanggungjawabannya sementara yang lain ada yang fisik proyeknya sudah selesai namun laporan pertanggungjawabannya (admistrasi) belum, juga ada yang fisik proyeknya belum siapa dan admistrasi juga belum. Untuk itu dalam kesempatan ini kami memohon arahan dan bimbingan dari Plt Bupati melalui 10 kepada desa dan tim dari unsur yang bapak Plt tunjuk agar sekiranya kami bisa berbuat untuk pencerahan dan bimbingan menyangkut dana desa ini dengan tujuan agar dana desa tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari. Pinta Armiya.

Mewakili Kepala Kejaksaan negeri (Kejari) Simpang tiga Redelong Bambang Panca, SH Kasi Intel Kejari Simpang Tiga Redelong Mulyadi, SH dalam kesempatan tersebut menyebutkan, selain pihak-pihak lain Kejaksaan sendiri punya peran untuk mengawasi pengelolaan dana desa dan dari hasil pengawasan kami dilapangan ada beberapa Kepada desa yang terjebak hukum, dan akan ada 5 Kepala desa yang akan menyusul dan sejauh ini kita sengaja belum mempublikasikan. Sebutnya.

” Terkait dana desa yang terkandung hukum mereka adalah yang melanggar pasal 2 dan 3 UU Tipikor dimana dalam pasal 2 pada  disebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korkoporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Sementara pasal 3 menyebutkan, setiap orang dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu korkoporasi menyalah gunakan wewenang kesempatan dan yang ada karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan uang negara. ” papar Mulyadi.

Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Kampung ( DPMK) Drh. Sofian pada awak media mengatakan, kegiatan hari ini adalah evaluasi dan pembinaan laporan pertanggungjawaban Reje Kampung dimana dihari ini diikuti 10 Reje Kampung dari Kecamatan Bukit.

Dia menambahkan, kegiatan ini akan berlangsung kemungkinan lima hari karena itu tergantung komposisi banyaknya kampung dikecamatan tersebut, kalau pada kecamatan yang banyak kampungnya akan diikuti sepuluh Reje Kampung, namun bila kecamatan yang sedikit kampungnya akan diwakili lima kampung akan tetapi dalam sehari ya tetap diikuti 10 Reje Kampung. Sebut Sofiyan.

” Evaluasi dan pembinaan dana desa ini dilaksanakan adalah Menindaklanjuti amanah Forkopimda, guna untuk memberikan bimbingan dari tim auditor yang ditunjuk yang berasal dari unsur Kepolisian, kejaksaan, Inspektorat, DPMK, dan Dinas pengelola keuangan dan aset “.(Gona)

Komentar Anda
SHARE