​Panwaslih Bener Meriah: Laporan Yang Diajukan Paslon MINA Kadaluwarsa

0
Ketua Panwaslih Bener Meriah, Khairul Akhyar, SE dan Ramdhana SH, Komisioner Panwaslih  Bidang Penindakan Pelanggaran  Hukum saat memberikan keterangan pers, Selasa, 1/3/2017, di kantor Panwaslih Bener Meriah

REDELONG : Terkait dugaan pelanggaran  Pilkada Bener Meriah yang dilaporkan oleh Pasangan Calon (Paslon) Misriadi-Nasaruddin (MINA) ke Panwaslih Bener Meriah, Ketua Panwaslih Kabupaten Bener Meriah Khairul Akhyar, SE. didampingi Komisionernya Ramdhana, SH saat dikonfirmasi beberapa awak media Rabu (1/3) di kantor Panwaslih setempat mengatakan, laporan yang diajukan MINA sudah kadaluarsa.

Ramdana menjelaskan Panwaslih memang menerima materi serta laporan dugaan pelanggaran Pilkada yang dilaporkan oleh Paslon nomor 2 H. Misradi- Nasaruddin (MINA) dan Fachruddin, SH sebagai kuasa hukum Paslon nomor 5 Rusli-Islah pada tanggal 22 Pebruari yang lalu. Mereka melaporkan dugaan pelanggaran Pilkada yang dilakukan oleh Paslon nomor 3 Ahmadi-Sarkawi yang dituding telah melakukan pelanggaran Pilkada di massa minggu tenang tepatnya senin 3 Pebruari 2017. 

“Untuk hal ini, Panwaslih sifatnya hanya menerima selanjutnya kita limpahan pada Sentra Gakkumdu dan berdasarkan kajian Sentra Gakkumdu bahwa laporan yang mereka sampaikan telah kadarluwarsa”ujar Ramdhana.

” Karena menurut laporan Paslon nomor 2 dugaan pelanggaran itu terjadi pada tanggal 13 Pebruari, sedangkan mereka melaporkan pada tanggal 22 Pebruari. Dalam Perbawaslu nomor 11 tahun 2014 pasal 23 ayat 2 (dua) menjelaskan pengawas pemilu paling lambat tujuh hari sejak terjadinya dan/atau ditemukan dugaan pelanggaran menindaklanjuti ” Jelasnya. 

“Dari tanggal yang mereka duga pelanggaran dengan tanggal yang mereka laporkan ke Panwaslih dalam tentang waktu 9 hari dan sementara dalam Perbawaslu nomor 11 tahun 2014 tadi 7 hari sejak ditemukan artinya laporan itu tidak dapat kita lanjutkan lagi karena sudah kadarluwarsa ” papar Ramdhana.

Ramdana menambahkan, Kepada salah satu pelopor yaitu Fachruddin kuasa hukum Paslon nomor 5 sudah kita sampaikan, dan karena di orang yang paham dengan hukum menerima keputusan tersebut.”Sejak tahapan Pilkada Panwaslih telah menerima 14 laporan dan belum satu pun yang dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur”. Tutup Ramdhana.( Gona)

Komentar Anda
SHARE