​JPPI Desak Pemda Tindak Tegas Pelaku Pungli di Sekolah

0

(int)
JAKARTA: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) desak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk tindak tegas pelaku pungutan liar (Pungli) di sekolah, karena dinilai sudah cukup meresahkan dan merusak du

Koordinator Advokasi JPPI,  Nailul Faruq dalam siaran pers, menjelaskan maraknya praktik pungutan liar (pungli) di sekolah menjadi perhatian banyak kalangan, memang praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan pendidikan bukanlah hal yang baru. Namun, praktik pungli di dunia pendidikan harus segera dihentikan.

Ia menjelaskan ada banyak modus praktik pungli di dunia pendidikan, salah satunya jenis pungli adalah seperti uang study tour, praktik-praktik, buku LKS Uang ekstrakulikuler, Uang ujian, Uang daftar ulang, Uang study tour, Uang biaya perpisahan, Sumbangan pergantian kepsek, Uang dana kelas, Uang denda ketika siswa tidak mengerjakan PR, dan lain-lain.

Selain itu JPPI melihat adanya pungli yang dilakukan oleh pihak sekolah mungkin karena tidak berjumlah nominal besar, atau hanya kisaran puluhan ribu, dan ini dinilai tidak begitu memberatkan orang tua. Akan tetapi hal ini akan membuat praktik pungli di sekolah semakin berjalan mulus tanpa ada penindakan dan juga karena masih banyar masyarakat yang tidak berani melaporkan.

Salah satu yang menjadi penghambat orang tua untuk melaporkan. Karena bisa jadi bagi mereka orang tua murid, yang paling penting adalah anaknya bisa sekolah dengan baik,t menerima pelajaran dengan baik, dan semua alat sarana pembelajaran tercukupi, dan tidak mengganggu nilai mata pelajaran si anak.

Oleh sebab itu, JPPI mengajak kepada publik khususnya orangtua/wali murid, pegiat pendidikan dan media massa untuk bersama-sama mengkampanyekan penghentian pungutan liar di sekolah. Dan adanya keberanian untuk melaporkan kepada pihak terkait apabila terdapat dugaan pungli di sekolah.

“Kita semua butuh komitmen untuk menghentikan dan memberantas praktik pungli. Mulai dari kepala sekolah, guru, komite sekolah, orang tua, masyarakat dan dinas Pendidikan harus satu komitmen memberantas pungli di sekolah”sebutnya.

JPPI menilai tindakan pungli itu adalah upaya melawan hukum dan masuk dalam kategori tindak pidana yang terindikasi korupsi. Maka peran publik dibutuhkan untuk mendesak pemerintah daerah menindak tegas pelaku pungutan liar di sekolah dan adanya sanksi yang tegas untuk para pelaku kejahatan ini.

Berdasarkan hal tersebut JPPI  mendesak Pemerintah Daerah untuk gencar mengkampanyekan dan mensosialisasikan kepada masyarakat akan jenis pungli dan juga sanksinya, agar masyarakat memahami jenis-jenis pungli di sekolah dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku kejahatan pungli di lingkungan sekolah, seperti mencopot dari jabatan atau dilaporkan dengan tindak pidana seperti kejahatan korupsi.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga harus menyiapkan sarana laporan pengaduan khusus yang dapat di akses dengan mudah oleh masyarakat secara luas apabila mendapati lembaga pendidikan atau instansi pemerintah yang melakukan pungli. Masyarakat harus berani untuk melaporkan apabila menemukan praktek pungli di lingkungan pendidikan, karena peran serta public sangat penting dalam memberantas dan menghentikan praktek pungli.(REL)

Komentar Anda
SHARE